JAKARTA | METRO ACEH -Sebanyak 1.082 laporan dugaan gratifikasi selama kurun waktu Januari-Juni 2020, yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menjadi atensi serius lembaga anti rasuah itu.
Dalam siaran pers yang diterima Metro Aceh dari Juru Bicara KPK RI, Ipi Maryati Kuding melalui pesan WhatsApp, Senin (20/7) sore menyebutkan, laporan gratifikasi ini ternyata bernilai Rp 14,6 miliar dalam aneka bentuk pemberian. Diantaranya uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan serta berbagai fasilitas lain.
Menurut Ipi Maryati Kuding, selama semester satu tahun ini, jenis laporan terbanyak yang diterima pihaknya yakni berupa uang, berjumlah 487 laporan dan barang 336 laporan, makanan 157 laporan, serta bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga sebanyak 44 laporan. Sedangkan fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan aneka fasilitas lainnya mencapai 58 laporan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkannya, dari laporan gratifikasi ini tercatat berasal dari Kementerian, yaitu 383 laporan. Disusul BUMN berjumlah 244 laporan, lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan, pemerintah provinsi 130 laporan serta pemerintah kabupaten/kota 111 laporan.
Adapun medium pelaporan yang paling banyak digunakan, untuk menyampaikan laporan teraebut adalah melalui aplikasi gratifikasi online (GOL), milik unit pengendali gratifikasi (UPG) berjumlah 489 laporan. Selanjutnya, GOL individu berjumlah 295 laporan, surat elektronik 199 laporan, surat/pos berjumlah 47 laporan, datang langsung 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi whatsapp 6 laporan.
“Pegawai negeri dan penyelenggara negara, dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” sebut Ipi Maryati Kuding.
Dia menuturkan, gratifikasi itu dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 Juta hingga Rp1 Miliar.
Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 12C.
KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk berani menolak gratifikasi yang dilarang.
“Jika terpaksa menerima, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL, pada gawai pribadi dengan mengunduh aplikasi tersebut di Play Store atau App Store,” jelas mantan staf Biro Humas KPK RI ini.
Selain itu tandasnya, pelaporan secara daring dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik (email) ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.(bahrul)
