BIREUEN|METRO ACEH – Guna menyahuti harapan masyarakat. Pemkab Bireuen terus berupaya meminta Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) segera merealisasikan penyaluran bantuan bagi masyarakat korban banjir, khususnya bantuan jaminan hidup (Jadup) menjadi harapan warga dalam memulihkan kehidupan pascabencana.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr Alfian, saat berdialog dengan masyarakat terdampak banjir di Gampong Bale Panah, Kecamatan Juli, pada kegiatan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (22/10).
Dalam kesempatan itu, Alfian menyampaikan, masyarakat korban banjir masih menaruh harapan besar terhadap percepatan penyaluran bantuan, terutama bagi keluarga yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan.
Menurutnya, Pemkab Bireuen terus mengawal aspirasi masyarakat dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar proses penyaluran bantuan memperoleh kepastian.
“Kami berharap Kementerian Sosial segera menuntaskan proses penyaluran bantuan bagi masyarakat korban banjir yang memenuhi persyaratan. Masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan kehidupan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi keluarga pascabencana,” ujarnya.
Plt Kadinsos juga menjelaskan, berdasarkan komunikasi dan pertemuan Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, ST dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kementerian Sosial, tanggal 9 September 2026.
Disampaikan bahwa Bireuen akan menerima penyaluran Jadup tahap 12. Namun, hingga saat ini, Kemensos belum dapat memberikan jadwal pasti penyalurannya. Dikarenakan proses penambahan anggaran masih berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami memahami bahwa proses administrasi dan penganggaran harus mengikuti ketentuan. Namun, di sisi lain, masyarakat korban banjir juga membutuhkan kepastian. Kami berharap proses penambahan anggaran segera diselesaikan sehingga penyaluran Jadup tahap 12 dapat direalisasikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Dinas Sosial Bireuen terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat agar hak warga telah memenuhi persyaratan dapat segera dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Percepatan penyaluran Jadup dinilai sangat penting karena masyarakat terdampak masih menghadapi berbagai kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan memulihkan kondisi keluarga setelah bencana banjir.
Pemkab Bireuen berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kemensos RI, Kemenkeu, instansi terkait, agar proses penganggaran serta penyaluran bantuan dapat segera memperoleh kepastian.
Dinsos Bireuen berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut dan melayani sepenuh hati bagi masyarakat pemerlu pelayanan Sosial, ungkap Dr Alfian. (Rahmat Hidayat)
