BIREUEN|METRO ACEH – Pemkab Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) menggelar kegiatan Desk Pemeriksaan Data Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai hari Senin hingga Kamis (26-29/10) yang bertempat di Aula Diskominsa Kabupaten Bireuen.
Langkah ini dilakukan guna memperkuat penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (SDPDN) Tingkat Daerah Kabupaten Bireuen. Sesuai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, serta memastikan proses pengumpulan data daerah terlaksana secara tepat waktu.
Kepala Diskominsa Bireuen, M Zubair, SH., MH kepada Metro Aceh, Selasa (27/10) pagi menyampaikan bahwa kegiatan desk ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Inventarisasi Daftar Data Prioritas Kabupaten Bireuen, sebelumnya telah dilaksanakan pada 19 s.d. 20 Oktober 2026 di Aula Bappeda Bireuen.
“Melalui desk pemeriksaan data ini, kita ingin memastikan setiap SKPK dan Bagian di lingkungan Pemkab Bireuen menyusun serta menyampaikan Daftar Data Daerah Tahun 2026 yang akurat, terstruktur, akuntabel sesuai standar yang ditetapkan,” ujar M. Zubair.
Ia menambahkan, kegiatan ini melibatkan pejabat serta staf pengelola data dari seluruh SKPK, bagian di lingkungan Setdakab, hingga 17 pemerintah kecamatan se-Kabupaten Bireuen.
Setiap instansi dijadwalkan secara bertahap melakukan verifikasi dan penyelarasan data bersama tim pemeriksa gabungan dari Diskominsa dan Bappeda Kabupaten Bireuen.
Dalam pelaksanaannya, para peserta diwajibkan membawa Surat Pengantar Daftar Data SKPK Tahun 2026 beserta lampiran format inventarisasi data memuat berbagai indikator, mulai dari kode standar data, produsen data, definisi operasional, satuan, hingga jadwal pemutakhiran data.
“Sinergi dan kolaborasi antar-SKPK sangat krusial dalam mewujudkan pengelolaan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi. Kami berharap pengumpulan daftar data prioritas ini dapat berjalan lancar demi mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen berbasis data atau data-driven policy,” tutup Kadis Kominsa. (Rahmat Hidayat)
