SABANG | METRO ACEH -Buntut pengadaan lahan TPA Lhok Batee Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya bernilai Rp 4,85 miliar, menggiring dua pejabat teras di Kota Sabang tersandung perkara hukum. Hari ini, Selasa (6/12) Kejari setempat, resmi menetapkan mantan Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Sabang menjadi tersangka kasus tersebut.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, tim penyidik kejaksaan yang menemukan bukti-bukti mencukupi, lantas menetapkan dua tersangka, yakni AF (mantan Kadis LHK) serta FS (Sekwan) selaku pemilik lahan.
Kajari Kota Sabang, Choirun Parapat SH MH melalui Kasi Pidsus, Fry Wisdom SH kepada media ini menjelaskan, kedua tersangka itu secara bersama-sama melakukan mark up harga pembelian tanah, pada pengadaan lahan TPA Lhok Batee Cot Abeuk. Sehingga, menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 1,5 miliar lebih, sesuai hasil penghitungan oleh ahli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terhadap kedua pejabat Pemko Sabang ini sebut Wisdom, disangkakan melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) Huruf A,B ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
“Tim penyidik kejaksaan terus menjalankan tugas secara profesional, guna mengungkap mafia tanah ini. Tak tertutup kemungkinan, masih adanya tersangka lain yang terlibat sesuai alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan,” jelas Wisdom saat dikonfirmasi via selulernya tadi sore.
Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penuh kinerja Pemko Sabang, dalam melaksanakan pembangunan daerah dan berbagai upaya pemerintah, guna mewujudkan harapan masyarakat. Seperti peningkatan PAD serta penyelamatan aset-aset pemko.
Wisdom turut menyampaikan pesan Kajari Sabang, agar dalam melakukan penyusunan anggaran, Pemko Sabang lebih cermat serta senantiasa menganggarkan kepada hal-hal yang benar benar menjadi prioritas, sehingga tidak lagi terulang pengadaan lahan ataupun kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tak begitu diperlukan. (Bahrul)
