BIREUEN|METRO ACEH-Menyikapi kondisi proyek rehabilitasi Embung Blang Rambong, Desa Tanjong Beuridi yang dikerjakan asal jadi dan menyebabkan puluhan hektar sawah produktif kering kerontang. Komisi D DPRK Bireuen turun meninjau lokasi, Senin (7/1).
Setelah melihat langsung keadaan buruk itu, dewan berjanji segera menuntaskan masalah ini, serta memanggil seluruh pihak terkait untuk bertanggungjawab, terhadap persoalan tersebut. Termasuk, menyelesaikan problem petani yang kini padinya terancam gagal panen, akibat proyek DOKA 2018 tak dikerjakan sesuai harapan.
Dari penelusuran dewan, pasca terbitnya pemberitaan media ini akhir pekan lalu, seputar proyek Dinas Pengairan Provinsi Aceh, yang berdampak buruk terhadap usaha pertanian masyarakat di kawasan Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami merasa sangat aneh, jika sebelum proyek ini dikerjakan. Waduk itu masih mengairi seluruh sawah petani, tetapi kini tak bisa lagi digunakan seluruhnya. Akibat tanggul embung roboh, masalah itu cukup serius dan pihak rekanan harus segera memperbaikinya,” tukas Dahlan ZA Ketua Komisi D DPRK Bireuen.
Menurutnya, kemiringan Embung Blang Rambong tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga air tak dapat ditampung untuk kebutuhan pengairan areal persawahan. Malah, sebagian dari tanggul itu ambruk dan proyek itu telah menimbulkan dampak buruk, bagi masyarakat sekitar lokasi.
Dahlan ZA yang turun ke lokasi turut didampingi Sekretaris Komisi D, Hasanuddin serta anggota Ruslan Amin, Faisal Hasballah dan Fajri Fauzan mengaku, pihaknya harus turun tangan menyikapi persoalan ini. Dia mendesak, pihak rekanan harus merampungkan proyek itu, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai target perencanaan anggara DOKA ini.
Sementara Faisal Hasballah selaku salah satu dewan, yang berdomisili di Tanjong Beuridi dan mengetahui persis kondisi ini, menyatakan pihaknya akan meminta Kadis Perkim dan LH Kabupaten Bireuen, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh, untuk menyelesaikan persoalan waduk tersebut.
Kader Partai Gerindra itu menduga, ada indikasi proyek ini sarat permainan melibatkan PPATK, yang “bermain mata” dengan rekanan, sehingga program rehabilitasi embung Blang Rambong, terkesan dikerjakan asal-asalan.
“Kedepannya, kita minta setiap proyek dari propinsi yang dilaksanakan, harus berkoordinasi dengan dinas tehnis di kabupaten. Supaya dapat diawasi secara maksimal, oleh instansi terkait di daerah dan jika timbul masalah, dapat segera terselesaikan,” tandasnya. (Bahrul)
