BIREUEN|METRO ACEH-Setelah hampir 20 tahun proses pembebasan lahan lokasi eks asrama Kodim 0111/Bireuen, mengalami kendala dan berlarut-larut. Akhirnya, Bupati Bireuen tuntas membebaskan 2 hektar tanah milik Mabes TNI AD, untuk perluasan RSU dr Fauziah Bireuen.
Hal ini terungkap saat Bupati H Mukhlis ST melakukan peninjauan lapangan, ke area eks asrama Kodim yang kini sudah dikosongkan,
Senin (24/11). Aset Mabes TNI AD bernilai puluhan miliar dalam kawasan Kota Bireuen itu, telah dihibah kepada pemerintah daerah untuk peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit plat merah tersebut.
Seperti diketahui, upaya pembebasan lahan milik TNI ini, sudah berlangsung mulai era Bupati Mustafa A Glanggang, alm Nurdin AR, Ruslan M Daud, hingga Pj Bupati Jalaluddin namun belum ada titik temu. Tetapi, berkat keseriusan dan komitmen H Mukhlis, untuk membangun serta memperluas fasilitas rumah sakit daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat, akhirnya berbagai upaya yang dilakukan membuahkan hasil, hingga lahan seluas 20 ribu M2 itu dapat dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Bireuen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, lobi-lobi dan negosiasi yang dilakukan Bupati Bireuen demi kepentingan kemanusiaan, berhasil meluluhkan hati Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak M.Sc yang merelakan aset itu diserahkan ke Pemkab Bireuen.
“Alhamdulillah, berkat upaya kita bersama dan dukungan berbagai kalangan, kita telah berhasil mendapatkan hibah tanah Mabes TNI AD, untuk perluasan bangunan gedung RSU dr Fauziah,” ungkap H Mukhlis ketika ditemui awak media ini.
Dia menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam negosiasi ini, diantaranya KASAD, Pangdam IM, Danrem 011/Lilawangsa, Dandim 0111/Bireuen serta seluruh elemen masyarakat, atas dukungan yang telah diberikan. Sehingga perjuangan selama ini, memberikan hasil sesuai harapan dan lahan di samping RSU dr Fauziah itu menjadi aset pemerintah daerah.
“Insya Allah, tahun 2026 sudah dianggarkan biaya untuk land clearing dan pembangunan pagar lahan ini, lalu kita siapkan DED supaya tahun 2027 dapat mulai dibangun gedung baru rumah sakit ini,” jelas H Mukhlis.
Sementara Dandim 0111/Bireuen, Letkol Arh Luthfi Novriadi menuturkan, karena Bupati Bireuen memiliki komitmen dan tekad sangat kuat untuk membangun fasilitas kesehatan itu, serta mendapat dukungan penuh Danrem Kolonel Inf Ali Imran yang merupakan putera asli Bireuen, akhirnya persoalan area lahan asrama Makodim ini dibahas ke Mabes AD, hingga disetujui oleh KASAD.
Menurutnya, karena beberapa pertimbangan yang rasional dan kepentingan kemanusiaan, maka pihak TNI berkenan menyerahkan aset ini kepada pemerintah daerah, supaya dapat digunakan sebaik-baiknya demi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bireuen.
“Perluasan RSUD dr Fauziah ini sudah sangat urgent, kami melihat bapak Bupati memiliki komitmen kuat untuk penyelesaian masalah pelayanan kesehatan, sehingga harus kami dukung hingga tuntas,” ungkap Luthfi.
Sementara Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadhli S.Pd mengaku sejak beberapa tahun lalu, pihaknya terus mendorong pembebasan lokasi asrama TNI itu, untuk perluasan RSU dr Fauziah. Bahkan, pasca pelantikan Bupati Bireuen Februari lalu, dia mendesak Pemkab setempat, fokus menyelesaikan persoalan lahan tersebut, karena dia yakin H Mukhlis pasti mampu menuntaskan pembebasan aset tanah ini.
“Kami sudah duduk dengan Pemkab Bireuen, membahas rencana perluasan gedung RSU dr Fauziah, kita minta segera dipersiapkan semua dokumen maupun DED, untuk dapat dibangun dalam waktu dekat,” ujar politisi Nasdem yang akrab disapa Abi Fadhli ini.
Dia menandaskan, tahap awal pada RAPBK 2026 akan dialokasi anggaran Land Clearing dan pembangunan pagar. Dirinya bersama para wakil rakyat di parlemen, siap memberi dukungan agar program itu terealisasi sesuai harapan, demi kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Bireuen yang membutuhkan pelayan prima di RSU dr Fauziah. (Bahrul)
