BIREUEN | METRO ACEH-DPRK Bireuen mendesak bupati, mengalihkan sistem penyaluran pupuk dan gas bersubsidi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Demikian rekomendasi Komisi II DPRK yang disampaikan pada sidang paripurna, Senin (21/12).
Rekomendasi tersebut, sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan gas dan pupuk subsidi yang kerap terjadi, selain juga untuk menghidupkan roda usaha BUMG di pedesaan,”Rekomendasi ini sudah kami sampaikan kepada Bupati Muzakkar A Gani, agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap Suhaimi Hamid anggota Komisi II DPRK.
Menurut sosok yang akrab disapa Abu Suhai itu, pihaknya telah melakukan penjaringan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga rekomendasi tersebut disampaikan untuk menjawab persoalan kelangkaan pupuk dan gas bersubsidi.
“Bila pengelolaan pupuk dan gas bersubsidi dikelola oleh BUMG, maka pemerintah dapat meminimalisir persoalan kelangkaan dan memudahkan pemerintah mengawasi proses penyaluran, apalagi kegiatan BUMG dengan mudah di awasi oleh masyarakat gampong,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen segera melanjutkan pembayaran sisa harga tanah PPI Peudada,“Terkait dengan HGU yang telah habis masa pakai, kami mengharapkan agar bupati tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan dan menetapkan eks HGU tersebut sebagai lahan terlantar,” tandas Suhaimi.
Dia menambahkan, Komisi II DPRK Bireuen juga merekomendasikan, agar Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat memperbaiki kapal keruk dan excavator milik Pemkab Bireuen, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengeruk kuala-kuala dangkal disejumlah wilayah itu.
“Komisi II juga meminta Pemkab Bireuen agar melakukan Langkah-langkah untuk pengalihan aset Balai Benih Ikan (BBI) Bate Iliek dari Pemerintah Aceh,” tutup Suhaimi Hamid. [Bahrul]
