JAKARTA|METRO ACEH-Menyeruaknya isu mutasi pejabat struktural yang amburadul di lingkungan Pemkab Bireuen, kini masih terus menuai polemik dan menjadi sorotan publik. Bahkan, masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa (Forkopmabir) DKI Jakarta, mengancam akan menggelar aksi demo di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), menuntut pencopotan Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Forkopmabir DKI Jakarta, Agussalim melalui seluler, Senin (22/1) malam. Menurut dia, aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Mendagri mengevaluasi dan mencopot Pj Bupati Bireuen, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar.
Pasalnya sebut Agussalim atau akrab disapa Agsal, selama ini keberadaan Pj Bupati Bireuen seperti tidak dirasakan oleh masyarakat, karena tak mampu membenahi kondisi daerah yang butuh perhatian pemerintah. Bahkan, selain tidak mampu menyelesaikan persoalan, malah menambah deretan masalah dengan berbagai kebijakan kontroversial di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akumulasi dari kekecewaan publik selama ini, klimaksnya dengan mutasi dan rotasi pejabat struktural Rabu 10 Januari lalu,”Kami meminta Pj Bupati Bireuen, mengevaluasi kembali pengangkatan pejabat tinggi pratama, khususnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan yang jelas-jelas bermasalah dengan rekam jejak yang sudah diketahui publik. Selain itu, meninjau ulang pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ditempatkan sesuai kemampuan dan displin ilmu, agar tidak berimplikasi buruk terhadap pelayanan masyarakat,” ungkap Agsal.
Pj Bupati Bireuen, seharusnya berpedoman pada pola karir PNS dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi pemerintah daerah,”Jika Pj Bupati Bireuen tidak segera mencabut keputusan pengangkatan pejabat yang amburadul ini, kami pastikan dalam waktu dekat menggelar aksi demo di depan Kemendagri dan DPRK Bireuen, serta Kejari Bireuen menuntut pencopotan Pj Bupati,” tegasnya.
Dia menyebutkan, jika aksi demo itu harus dilakukan, maka adapun sejumlah tuntutan mereka yakni, mendesak Kemendagri untuk mencopot dan mengganti Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan dengan sosok yang lebih memiliki kompetensi dalam memimpin roda pemerintahan daerah. Lalu, meminta DPRK Bireuen merekomendasi evaluasi Pj Bupati, serta memanggil tim Pansel Job Fit, Baperjakat guna mempertanyakan sistem dan mekanisme mutasi arogan itu, karena berdampak terhadap pelayanan publik. Pihaknya juga akan meminta pihak kejaksaan, membuka kembali kasus Bansos yang harusnya menjerat dua pejabat Bireuen yang dipromosikan dalam mutasi awal tahun ini.
“Aparat kepolisian dan kejaksaan juga harus peka, dengan menyelidiki dan mengusut tuntas indikasi KKN serta jual beli jabatan oleh pihak internal maupun eksternal Pemda Bireuen,” tandasnya.
Dia memastikan, apabila dalam waktu dekat persoalan ini tidak diselesaikab, maka ratusan pemuda dan mahasiswa di Jakarta maupun di Bireuen, akan bergerak turun ke jalan untuk mendesak pencopotan Pj Bupati Bireuen. (Bahrul)
