MEMBERDAYAKAN KELAS MENENGAH DI INDONESIA

Oleh : Erlangga Pratama

Pemerintah menilai, kesejahteraan masyarakat kelas menengah dapat ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, masyarakat yang sudah berada di kelas menengah juga harus didorong untuk menjadi pengusaha, sehingga dapat berpartisipasi meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus laju perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta (30/1) mengungkapkan, pemerintah melakukan intervensi dalam supply dan demand side. Dari demand side, pengusaha didorong bisa menghasilkan lapangan kerja tanpa harus terhalangi dengan upaya mengawali usaha yang sangat sulit. Sementara dari supply side pemerintah juga terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pengembangan balai latihan kerja (BLK) dan pendidikan vokasi.
Kemenkeu terus mendorong agar kesejahteraan kelas menengah bisa terus ditingkatkan, sehingga kelas menengah pun dapat menjadi pembayar pajak yang baik dan berkontribusi untuk penerimaan negara.

World Bank Acting Country Director untuk Indonesia Rolande Pryce mengatakan, untuk meningkatkan jumlah kelas menengah maka pemerintah harus menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Pada saat yang sama juga menghadirkan sistem yang kuat untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan universal. “Mereka (kelas menengah) adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Selain itu, mereka juga berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia. Dengan kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi,” ucap Rolande.

Bank Dunia mencatat, dalam 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada dibawah 10%. Selama periode itu kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang. Oleh karena itu, peran kelas menengah harus didorong untuk meningkatkan laju perekonomian.

Rolande mengatakan, upaya membantu mereka yang memiliki aspirasi menjadi kelas menengah masih diperlukan 45% penduduk Indonesia atau 115 juta orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai tingkat ekonomi yang aman. Bagi kelompok tersebut, kemungkinan naik ke status ekonomi yang lebih tinggi, dan sama besarnya dengan kemungkinan turun ke bawah.

Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang tepat untuk memperluas pergerakan mereka ke atas, karena bagian penting dalam pembangunan lndonesia. Hal ini memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur. Selain itu, perluasan akses jaminan sosial untuk perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang mengikis keuntungan ekonomi.

Stabilitas politik

Strategi dan program kerja pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat meningkatkan global competitive advantagesnya sudah tepat, termasuk upaya memberdayakan kelompok kelas menengah. Kelompok kelas menengah dalam perspektif ekonomi dan politik adalah kelompok yang memainkan peranan dan posisi penting dalam pembangunan, sehingga manuver kelompok ini, siapa saja yang berkolaborasi dengan kelompok ini bahkan masa kelompok ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar kondisi nasional tidak mengalami stagnan dan mencegah terjadinya ‘strategic surprises” yang ditimbulkan oleh kelompok kelas menengah.

Untuk meningkatkan atau memberdayakan kelas menengah di Indonesia khususnya di era revolusi 4.0, maka menjadi sebuah keniscayaan jika pemerintah juga harus menguatkan dan memberdayakan kelompok ini untuk memperluas dan melengkapi 4 elemen penting revolusi 4.0 bagi kelompok kelas menengah yaitu artificial intelligence seperti apa yang diperlukan oleh kelompok kelas menengah, termasuk big data, robotics dan machinery yang perlu dikembangkan dan diinovasi agar kelas menengah di Indonesia semakin kompetitif.

Last but not least, semua cita-cita negara melalui pemerintah untuk meningkatkan SDM dan kelas menengah akan sia-sia jika stabilitas politik kurang dapat terjaga. Ada beberapa momentum dan isu strategis yang dikhawatirkan menggoyang stabilitas politik dan ekonomi antara lain soal perpindahan ibukota dan pembahasan RUU Omnibus Law. Mau tidak mau, kelas menengah Indonesia harus mendukung upaya dan ikhtiar pemerintah ini, agar daya saing Indonesia tetap terjaga.
*) Pemerhati masalah Indonesia. Manajer Riset dan Perekrutan Polkasi, Jakarta.