BIREUENMETRO ACEH-Pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Bireuen, dikabarkan semakin buruk. Bahkan, pasca merebaknya isu wabah virus corona, ratusan masyarakat tak lagi terlayani dengan baik, sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang harusnya diterapkan pemerintah daerah.
Sejumlah warga kepada awak media ini, Rabu (6/5) mengaku kecewa atas sikap brp pegawai Disduk Capil Bireuen, yang terkesan arogan dan mengabaikan masyarakat pedalaman, untuk mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Bahkan, dengan enteng para abdi publik berstatus ASN dan honorer, meminta warga menggunakan sistem layanan berbasis online.
“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk mengurus Kartu Keluarga, tidak ada yang mau melayani. Malahan, mereka suruh kami mengurus melalui online, jelas-jelas kami tidak faham. Apalagi di kampung belum ada jaringan internet,” ungkap Daud Umar warga Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lelaki itu mengaku, dirinya ke kantor ini hendak mengurus kartu keluarga (KK) baru, karena yang lama sudah hilang dan dia meyakini hal tersebut sangat mudah diproses, sesuai data yang telah ada disertai surat keterangan lapor polisi, maupun pernyataan dari pemerintah gampong setempat.
Namun, dia kaget dan sangat kecewa karena bukannya mendapat pelayanan, setelah menempuh perjalanan jauh dari desa di kawasan pedalaman, tetapi malah permohonannya ditolak mentah-mentah oleh oknum petugas. Dalihnya, saat ini semua urusan administrasi tidak boleh datang ke Disduk Capil, tapi harus menggunakan sistem online.
“Saya ini orang kampung, tidak punya HP dan tidak tahu menggunakannya, saya hanya butuh KK. Tolong kami pak bupati, jangan dizalimi rakyat kecil dengan aturan yang tidak masuk akal,” tukasnya kesal.
Hal serupa juga sempat terjadi beberapa hari lalu, seorang wanita menggendong anak bayinya, datang dari Desa Alue Mangki, Kecamatan Gandapura untuk mengurus KTP, namun urusannya tidak selesai malah dia harus pulang dengan perasaan kecewa.
“Awalnya saya dikirim pesan WA oleh operator aplikasi, diminta mengambil KTP. Namun, setelah saya sampai di sini malah petugas, seperti tidak peduli dan minta saya balik lagi. Dalam kondisi puasa dan menggendong bayi saya ke sini, tapi seenaknya diminta balik lagi besok hari,” ketusnya saat mengetahui ada awak media yang melihat situasi itu.
Pantauan media ini, Kantor Disduk Capil saat ini tertutup rapat, akses masuk ke instansi itu harus menggunakan sidik jari (finger print). Loket pelayanan terlalu rendah, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi ke dalam instansi itu. Parahnya, petugas juga tidak selalu standby di meja loket. Kondisi ini kian menyulitkan warga, yang hendak berkonsultasi guna mendapat pelayanan.
Kadisdukcapil, Ir M Jafar MM yang dikonfirmasi via selulernya membantah tudingan itu. Dia menjelaskan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk pengurusan adminduk.
Menurutnya, persoalan lubang loket terlalu rendah, itu karena konsep awal hanya untuk antrean nomor pelayanan, dalam proses pengajuan permohonan dan serahterima berkas, hingga selesai surat yang dikeluarkan petugas.
Terkait tidak adanya petugas loket yang melayani, menurutnya itu memang SOP selama Covid-19, dengan menghindari interaksi langsung. Namun, mengingat masih adanya masyarakat yang datang, maka kadang tetap ditanggapi supaya warga bisa terlayani dengan baik.
“Semua kita anjurkan mengajukan permohonan, melalui sistem online dan menghindari tatap muka. Jika masih ada masyarakat yang belum memiliki Android, atau tidak faham caranya. Agar dapat meminta bantuan petugas registrasi gampong,” sebutnya.
M Jafar menandaskan, saat ini pihaknya menerapkan sistem ini, demi kemudahan bagi masyarakat. Selain menghindari aksi pungli, juga memaksimalkan peran petugas registrasi gampong (PRG) yang sudah ada di setiap desa.
“Kita berharap, dengan situasi mencegah penyebaran virus corona, dapat memberi hikmah dalam upayq pelayanan sistem adminduk yang prima dan lebih mudah, karena telah ada aplikasinya. Sehingga, siapapun dapat meminta bantuan PRG ini di desa masing-masing,” jelasnya.
Dia berharap, dengan sistem ini seluruh masyarakat dapat mengajukan permohonan, dari gampong untuk segera ditindaklanjuti serta diproses oleh petugas Disdukcapil.(Bahrul)
