Layanan Disduk Capil Bobrok, Warga Pedalaman Diabaikan

- Administrator

Rabu, 6 Mei 2020 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIREUENMETRO ACEH-Pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Bireuen, dikabarkan semakin buruk. Bahkan, pasca merebaknya isu wabah virus corona, ratusan masyarakat tak lagi terlayani dengan baik, sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang harusnya diterapkan pemerintah daerah.

Sejumlah warga kepada awak media ini, Rabu (6/5) mengaku kecewa atas sikap brp pegawai Disduk Capil Bireuen, yang terkesan arogan dan mengabaikan masyarakat pedalaman, untuk mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Bahkan, dengan enteng para abdi publik berstatus ASN dan honorer, meminta warga menggunakan sistem layanan berbasis online.

Seorang wanita asal Alu Mangki, Kecamatan Gandapura menggendong bayinya, saat mengunjungi kantor Disdukcapil guna mengurus adminduk beberapa hari lalu.

“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk mengurus Kartu Keluarga, tidak ada yang mau melayani. Malahan, mereka suruh kami mengurus melalui online, jelas-jelas kami tidak faham. Apalagi di kampung belum ada jaringan internet,” ungkap Daud Umar warga Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lelaki itu mengaku, dirinya ke kantor ini hendak mengurus kartu keluarga (KK) baru, karena yang lama sudah hilang dan dia meyakini hal tersebut sangat mudah diproses, sesuai data yang telah ada disertai surat keterangan lapor polisi, maupun pernyataan dari pemerintah gampong setempat.

Namun, dia kaget dan sangat kecewa karena bukannya mendapat pelayanan, setelah menempuh perjalanan jauh dari desa di kawasan pedalaman, tetapi malah permohonannya ditolak mentah-mentah oleh oknum petugas. Dalihnya, saat ini semua urusan administrasi tidak boleh datang ke Disduk Capil, tapi harus menggunakan sistem online.

“Saya ini orang kampung, tidak punya HP dan tidak tahu menggunakannya, saya hanya butuh KK. Tolong kami pak bupati, jangan dizalimi rakyat kecil dengan aturan yang tidak masuk akal,” tukasnya kesal.

Hal serupa juga sempat terjadi beberapa hari lalu, seorang wanita menggendong anak bayinya, datang dari Desa Alue Mangki, Kecamatan Gandapura untuk mengurus KTP, namun urusannya tidak selesai malah dia harus pulang dengan perasaan kecewa.

Daud Umar warga Gampong Tanjung Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan memperlihatkan surat dari polisi, saat ditolak petugas Disdukcapil, Rabu (6/5).

“Awalnya saya dikirim pesan WA oleh operator aplikasi, diminta mengambil KTP. Namun, setelah saya sampai di sini malah petugas, seperti tidak peduli dan minta saya balik lagi. Dalam kondisi puasa dan menggendong bayi saya ke sini, tapi seenaknya diminta balik lagi besok hari,” ketusnya saat mengetahui ada awak media yang melihat situasi itu.

Pantauan media ini, Kantor Disduk Capil saat ini tertutup rapat, akses masuk ke instansi itu harus menggunakan sidik jari (finger print). Loket pelayanan terlalu rendah, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi ke dalam instansi itu. Parahnya, petugas juga tidak selalu standby di meja loket. Kondisi ini kian menyulitkan warga, yang hendak berkonsultasi guna mendapat pelayanan.

Kadisdukcapil, Ir M Jafar MM yang dikonfirmasi via selulernya membantah tudingan itu. Dia menjelaskan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk pengurusan adminduk.

Menurutnya, persoalan lubang loket terlalu rendah, itu karena konsep awal hanya untuk antrean nomor pelayanan, dalam proses pengajuan permohonan dan serahterima berkas, hingga selesai surat yang dikeluarkan petugas.

Terkait tidak adanya petugas loket yang melayani, menurutnya itu memang SOP selama Covid-19, dengan menghindari interaksi langsung. Namun, mengingat masih adanya masyarakat yang datang, maka kadang tetap ditanggapi supaya warga bisa terlayani dengan baik.

“Semua kita anjurkan mengajukan permohonan, melalui sistem online dan menghindari tatap muka. Jika masih ada masyarakat yang belum memiliki Android, atau tidak faham caranya. Agar dapat meminta bantuan petugas registrasi gampong,” sebutnya.

M Jafar menandaskan, saat ini pihaknya menerapkan sistem ini, demi kemudahan bagi masyarakat. Selain menghindari aksi pungli, juga memaksimalkan peran petugas registrasi gampong (PRG) yang sudah ada di setiap desa.

“Kita berharap, dengan situasi mencegah penyebaran virus corona, dapat memberi hikmah dalam upayq pelayanan sistem adminduk yang prima dan lebih mudah, karena telah ada aplikasinya. Sehingga, siapapun dapat meminta bantuan PRG ini di desa masing-masing,” jelasnya.

Dia berharap, dengan sistem ini seluruh masyarakat dapat mengajukan permohonan, dari gampong untuk segera ditindaklanjuti serta diproses oleh petugas Disdukcapil.(Bahrul)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bimtek Sikeudes Diduga “Ladang” Korupsi Dana Desa
Wakil Dubes Australia Silaturahmi ke Bireuen
Satpol PP Ancam Kepung Kemenpan RB
Staf Puskesmas Juli Respon Pemberitaan Dugaan Pungli
Permohonan Maaf Metro Aceh Kepada dr.Ariefa Elvidha Rahim dan Bapak Irwansyah Putra M.Kes
Berkedok Biaya Akreditasi, PNS Puskesmas Dipungli
Zamzami Terpilih Jadi Ketua PDBI
Teguh Mandiri Putra Ketua FORKI 2023-2028

Berita Terkait

Kamis, 23 November 2023 - 15:23 WIB

Pj Walikota Sabang Motivasi Kafilah MTQ dan Antar ke Pelabuhan Calang

Rabu, 22 November 2023 - 01:02 WIB

Ini Lima Pasal Jadi Syarat Perubahan APBD

Jumat, 20 Oktober 2023 - 19:28 WIB

Kendalikan Inflasi Pemko Sabang Gelar Pasar Murah

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:56 WIB

Pj Walikota Sabang Lepas Kafilah MTQ 36

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:54 WIB

Pegawai RSUD Sabang Raih Penghargaan Nakes Teladan

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:52 WIB

12 Pesan Penting Kepada Sekdako Sabang

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:50 WIB

Andri Nourman Dilantik Jadi Sekda Kota Sabang

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 00:46 WIB

Pentingnya Kolaborasi Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat

Berita Terbaru

Suasana Bimtek Siskeudes dan Sipades hari pertama di aula Bireuen Jaya, Jum'at (1/12)

NANGGROE

Bimtek Sikeudes Diduga “Ladang” Korupsi Dana Desa

Jumat, 1 Des 2023 - 20:56 WIB

Atlit Karate Bireuen foto bersama usai menerima medali dan menjadi juara II pada Kejurda Karate KKI Piala Ketua DPRK Banda Aceh, Minggu (2611)

OLAHRAGA

Bireuen Juara II Kejurda Karate KKi

Senin, 27 Nov 2023 - 18:10 WIB

Pj Walikota Sabang, Reza Fahlevi menandatangani berita acara Rancangan Qanun Kota Sabang Tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2023

Pariwara

Ini Lima Pasal Jadi Syarat Perubahan APBD

Rabu, 22 Nov 2023 - 01:02 WIB