BIREUEN|METRO ACEH-Lambannya proses pelantikan dan pengukuhan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkab Bireuen, untuk mengisi kekosongan jabatan pada sejumlah dinas di wilayah itu, sesuai struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru, kini terus menjadi sorotan dewan karena dinilai dapat menghambat pembangunan daerah.
Ketua Komisi I DPRK Bireuen, Yufaidir SE kepada Metro Aceh, Senin (24/2) mengaku, pihaknya cukup menyesalkan kondisi tersebut. Menurut dia, sedikitnya lima instansi baru yang telah ditetapkan sejak tahun lalu, sampai kini tidak dapat bekerja akibat belum adanya pejabat pada instansi itu.
Diantaranya sebut Yufaidir, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mendesak, Pemkab Bireuen mampu merespon kebutuhan itu secepatnya agar tidak menghambat laju pembangunan daerah. Kendati begitu, kader Partai Aceh (PA) ini juga tidak menampik, adanya kondisi dan situasi Bireuen yang jadi hambatan pelantikan itu. Termasuk, suasana duka akibat wafatnya Bupati Bireuen pada 19 Januari lalu, serta fokus persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Kenduri Kebangsaan beberapa hari lalu.
“Namun, ini semua sudah berlalu dan Plt Bupati Bireuen, kita harapkan memberi respon cepat untuk menyikapi kondisi itu karena memang sudah sangat urgen dab cukup mendesak,” ujar Yufaidir.
Pasalnya sebut dia, anggaran sudah ada dan seluruh program pembangunan sesuai perencanaan, harus segera dapat dilaksanakan. Supaya tidak merugikan kepentingan rakyat,”Sampai saat ini kami mendapat informasi, untuk pengurusan izin masih menunggu dinas baru. Nah itu kan dapat menghambat laju investasi,” tukasnya.
Selain itu, dia turut menyarankan dalam penempatan pejabat struktural, benar-benar diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, sesuai latar belakang ilmu, serta pengalaman. Agar nantinya roda pemerintahan berjalan maksimal seperti yang diharapkan.
“Kita harapkan Baperjakat difungsikan secara optimal, sehingga pejabat yang dilantik nantinya sesuai aturan dan ketentuan serta memiliki kapasitas, demi Bireuen yang lebih baik. Khususnya, bagi kepentingan pelayanan publik,” sebutnya.
Menanggapi sorotan dewan, Plt Bupati Bireuen, Dr Muzakkar A Gani SH M.Si yang dikonfirmasi via seluler mengaku, pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah, memang sudah sangat mendesak karena kebutuhan berkaitan dengan anggaran, agar program pembangunan dapat segera terealisasi.
Dia menyampaikan apresiasi atas perhatian legislatif, terhadap pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural ini. Karena menyangkut kepentingan layanan publik, supaya terbentuknya struktur organisasi yang baik dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada setiap SKPK.
“Insya Allah dalam bulan Februari ini, kita sudah dapat melaksanakan pelantikan dan pengukuhan para pejabat struktural. Ini memang kebutuhan, kami juga cukup mengapresiasi respon rekan-rekan di DPRK Bireuen, yang berkeinginan sama demi kepentingan masyarakat,” jelasnya dari balik seluler.(Bahrul)
