BIREUEN|METRO ACEH-Pemkab Bireuen akan menindak tegas dan memecat ASN yang berpoligami. Demikian disampaikan Pj Bupati Bireuen, Dr Aulia Sofian Ph.D kepada awak media, saat menggelar silaturahmi dan temu ramah bersama insan pers di pendopo, Senin (19/9) sore.
Menurutnya, sejak lima minggu terakhir ini dirinya menjabat, diketahui sedikitnya sudah ada tiga laporan kasus poligami ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Ketiga-tiganya sebut Aulia, sudah dipanggil dan dua diantaranya sudah ditindaklanjuti.
“Dua laporan sudah difollow up dan segera dikeluarkan surat pemecatan, sesuai aturan yang berlaku karena prosesnya sudah selesai,” ungkap Aulia Sofian dengan nada tegas.
Dia mengaku, secara prosedur tindakan ASN yang berpoligami jelas-jelas menyalahi, serta bertentangan dengan ketentuan. Sehingga, dirinya sudah meminta izin ke Kemendagri untuk melakukan pemecatan terhadap para ASN yang berpoligami, ataupun ASN yang menjadi istri kedua.
Ditambahkannya, saat ini juga diketahui ada salah satu pejabat yang sudah dipanggil oleh sekda, karena berpoligami dan akan segera diambil tindakan tegas, baik dipecat ataupun dinonjobkan dari jabatannya,”Apapun sikap tegas yang saya lakukan sebagai Pj Bupati, karena mengikuti arahan bapak Menteri,” jelasnya.
Persoalan itu sebutnya, sudah diproses sejak beberapa waktu lalu, namun belum sempat ditandatangani oleh Bupati Muzakkar A Gani, sehingga saat ini dilanjutkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, aturan dan larangan bagi ASN berpoligami diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang pengangkatan aparatur sipil negara, PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta PP No 53 tahun 2010 tentang peraturan displin Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, sanksi bagi PNS yang melakukan poligami tanpa izin atau sanksi bagi PNS yang poligami diam-diam atau tanpa izin, tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada PNS yang melanggar. Ketiga sanksi tersebut, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. (Bahrul)
