PPK Tak Pernah Terima Dana GMHP

- Administrator

Rabu, 15 Mei 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LHOKSEUMAWE|METRO ACEH-Buntut pemberitaan dugaan ketimpangan atas pengelolaan dana pemilu di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara ditanggapi serius oleh PPK setempat. Selain membantah tudingan tersebut, pihak penyelenggara pemilihan umum ini juga mengaku tak pernah tahu, tentang realisasi dana Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Ketua PPK Baktiya, Saiful kepada media ini saat dihubungi via seluler mengaku, dirinya merasa cukup dirugikan dengan tudingan miring sejumlah PPS di daerah itu, seperti diberitakan Metro Aceh selama dua hari terakhir ini. Karena, selain persoalan dana rekrutmen KPPS yang terlambat disalurkan akibat kendala teknis, masalah dana GMHP yang jadi sorotan. Memang belum pernah mereka terima, sehingga tak bisa disalurkan bagi petugas PPS.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sudah tanyakan kepada ketua PPK yang lama, serta bendahara dan ternyata memang benar KIP Aceh Utara tidak pernah mengucurkan dana GMHP. Jadi bagaimana kami bisa menyalurkannya,” ungkap Saiful.

Menyangkut realisasi dana rekrutmen dan pelantikan KPPS, diakui mengalami keterlambatan penyaluran. Seharusnya, dibagikan sebelum hari pemungutan suara. Namun, karena intensitas kesibukan jelang persiapan akhir pemilu, hingga pleno rekapitulasi kecamatan begitu tinggi, serta menyita waktu dan konsentrasi mereka, maka tertunda. Kemudian, dia bersama sejumlah petugas yang kelelahan jatuh sakit, bahkan seorang staf sekretariat PPK Baktiya meninggal dunia. Sehingga, proses penyaluran dana ini kembali terkendala.

“Teman-teman PPS sempat menanyakan masalah dana rekrutmen ini melalui grup WhatsApp. Karena uangnya sudah ada, tapi kami lagi sakit maka saya janjikan segera diselesaikan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Kemudian, Saiful menyatakan keberatan atas tudingan pemotongan dana pembuatan TPS dan biaya konsumsi. Seperti keluhan ketua PPS yang dilansir media ini, uang tersebut disunat sampai Rp 1 juta, atau dari jumlah Rp 2,6 juta tapi direalisasi Rp 1,6 juta saja. Pasalnya sebut dia, PPK memang hanya menerima sejumlah itu, lalu memberikan seluruhnya ke PPS sesuai ketentuan, tanpa ada pemangkasan satu rupiah pun. (Bahrul)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Breaking News : Amiruddin Idris Kembali Nakhodai PPP Aceh
Ketua DPRK Bireuen : Penggerebekan Gudang BPBD Tindakan Ilegal
DPR RI Jangan Cari Sensasi Penanganan Pasca Banjir Aceh
Mardiono Sah Jadi Ketum PPP, Ketua DPW Aceh Ajak Seluruh Kader Bersatu Kembali
DPC PPP Aceh Utara Apresiasi Kemenangan Mardiono
Aceh Solid Dukung Mardiono Nakhodai PPP
Bawaslu Buka Posko Pengaduan
DPRK Bireuen : “Politisi Senayan Jangan Sebar Isu Provokatif”

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:21 WIB

Breaking News : Amiruddin Idris Kembali Nakhodai PPP Aceh

Selasa, 13 Januari 2026 - 02:47 WIB

Ketua DPRK Bireuen : Penggerebekan Gudang BPBD Tindakan Ilegal

Selasa, 6 Januari 2026 - 21:32 WIB

DPR RI Jangan Cari Sensasi Penanganan Pasca Banjir Aceh

Jumat, 3 Oktober 2025 - 18:16 WIB

Mardiono Sah Jadi Ketum PPP, Ketua DPW Aceh Ajak Seluruh Kader Bersatu Kembali

Minggu, 28 September 2025 - 23:32 WIB

DPC PPP Aceh Utara Apresiasi Kemenangan Mardiono

Berita Terbaru

Wagub Aceh, Fadhullah dan Bupati Bireuen, H Mukhlis ST bersama pejabat terkait menggelar rapat koordinasi bersama para keuchik di Balai Desa Kecamatan Peusangan, Minggu (8/2) sore.

NANGGROE

Wagub Aceh Rapat Bersama Korban Banjir

Senin, 9 Feb 2026 - 00:42 WIB

Bupati Bireuen, H Mukhlis ST dan Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH dan anggota DPRK Bireuen, Taufiq Ridha bersama Ketua PMI Bireuen, Edi Obama

NANGGROE

Dukung Pemulihan Pasca Banjir, Ketua PMI Temui Bupati

Jumat, 6 Feb 2026 - 23:06 WIB