BIREUEN|METRO ACEH-Isu penggerebekan gudang logistik BPBD Bireuen oleh sejumlah anggota dewan Fraksi PKB, merupakan tindakan ilegal yang cacat prosedur. Hal ini, disampaikan Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH menyikapi pemberitaan miring yang memantik emosi publik di wilayah itu.
Juniadi saat kepada media ini, Senin (12/1) malam menegaskan, akibat disinformasi yang dimunculkan melalui media massa maupun media sosial, telah menodai citra DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki mekanisme dan prosedur dalam bertugas.
Menurut politisi Partai Golkar ini, selain cacat administrasi kedatangan Wakil Ketua I DPRK Bireuen yang mengobok-obok BPBD secara bergerombolan, merupakan bentuk arogansi yang menyebabkan kegaduhan internal lembaga legislatif.
“Penggerebekan bukan kewenangan DPRK, ini jelas tindakan ilegal mengatasnamakan DPRK. Kita khawatir, bukan hanya gaduh di internal dan di masyarakat, tetapi juga akan menurunkan kepercayaan donatur yang ingin membantu korban banjir di Bireuen,” ungkap Juniadi.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi IV, Hidayatus Siddiq S.Pd MM yang mengaku sangat menyesalkan sikap Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Darma serta beberapa anggota dewan Fraksi PKB yang melakukan aksi penggerebekan gudang BPBD, tanpa ada pemberitahuan kepada Komisi IV yang membidangi lembaga penanggulangan bencana ini.
“Selama bencana banjir, kami intens berkomunikasi dengan Kalak BPBD membahas penanganan korban terdampak bencana. Seharusnya, jika hendak bertindak kami diberitahukan agar bisa dilakukan secara prosedural,” ujar Hidayatus Siddiq kesal. Apalagi, dirinya menerima keterangan dari salah seorang anggota DPRK yang ikut ke gudang BPBD, tidak ditemukan adanya penimbunan sembako bantuan.
Dia mengingatkan, bahwa fungsi DPRK itu tidak termasuk penggerebekan karena ini ranahnya aparat penegak hukum (yudikatif), bukan wewenang legislatif. Sehingga, aksi manuver politisi PKB ini justru merugikan masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang masih berada di pengungsian.
“Narasi buruk yang mencuat ke publik dari tindakan penggerebekan ilegal itu, dapat menghambat bantuan donatur dari luar daerah, gara-gara pemberitaan tidak benar yang dimunculkan untuk mencari sensasi,” tukasnya seraya menambahkan sikap arogan ini tidak perlu dipertontonkan kepada publik, konon lagi masyarakat masih dalam kondisi terpuruk akibat bencana alam ini.
Dia menilai, perbuatan tersebut merupakan ulah oknum tertentu yang kalah pilkada dan terus berupaya merongrong dan merusak integritas Pemerintah Kabupaten Bireuen yang sah. (Bahrul)
