BIREUEN|METRO ACEH-Kemenangan Capres 01 versi Quick Count (QC) yang ditayangkan televisi nasional, ternyata melukai rasa keadilan masyarakat tanah air. Berbagai kejanggalan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, dinilai sebagai bentuk menciderai demokrasi, akibat keberpihakan media kepada rezim penguasa.
Berbagai kalangan di Bireuen, Aceh saat ditemui media ini, Rabu (17/4) malam menuturkan, kekalahan paslon 02 versi QC yang disiarkan TV swasta, ditengarai sebagai wujud pembodohan publik oleh media nasional. Bukan karena tidak bisa menerima kemenangan Jokowi-Amin, seperti hasil penghitungan dari lembaga survei. Tetapi kecurangan pers, diluar proses penyelenggaraan pemilu, cukup terasa saat penayangan Quick Count, yang menimbulkan keheranan publik.
“Kami menonton tayangan Metro TV, awalnya hasil Quick Count paslon 01 meraih 44,59 % dan 02 memperoleh 55,41. Namun tak lama kemudian tiba-tiba berubah posisi persentase, sehingga Jokowi-Amin menang. Begitu juga Metro TV, juga sempat keliru menayangkan hasil survei, lalu dibalik lagi,” ujar Andi Syahputra (34) warga Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang.
Dia menilai konten yang ditayangkan dua media itu, sarat kejanggalan dan diduga bentuk rekayasa produk informasi pers, yang dikemas mengikuti kehendak sang penguasa. Andi Syahputra mendesak Dewan Pers, mengusut indikasi skandal ini karena dinilai menodai demokrasi. Jika media tersebut terbukti bersalah, menyebarkan pemberitaan bohong maka perlu mendapat teguran, ataupun sanksi tegas.
Hal senada juga dikemukakan Romi (46) warga Desa Geudong Teungoeh Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang yang meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), agar turun tangan menyelidiki indikasi konspirasi media televisi, karena menyiarkan informasi meresahkan, serta menimbulkan kebimbangan masyarakat.
“Kita ingin media benar-benar menjadi pilar ke empat dalam demokrasi, jadi jika menyebarkan informasi bohong, sudah seharusnya dipantau oleh KPI,” tukasnya.
Meski tak memungkiri kemenangan paslon 01 secara nasional, namun kedua sumber Metro Aceh ini, meminta media bisa menjaga netralitas dan objektif, dalam menyampaikan informasi kepada publik.(Bahrul)
