BIREUEN|METRO ACEH-Mencuatnya berita bohong tentang penimbunan bantuan untuk korban banjir, serta penggerebekan gudang BPBD oleh beberapa oknum anggota DPRK Bireuen, menuai ragam reaksi masyarakat di wilayah ini.
Tindakan wakil rakyat yang didominasi para politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, juga dikecam oleh Karang Taruna Bireuen, karena dinilai tidak tepat dan anggota dewan ini terkesan arogan.
Kecaman itu, dilontarkan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bireuen, Musnawar SE saat ditemui awak media ini, Rabu (14/1). Dia mengaku kecewa terhadap sikap anggota DPRK, khususnya dari F-PKB yang bermanuver menggerebek gudang BPBD, seolah-olah peduli terhadap korban banjir kemudian menghujat aparatur pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Padahal yang mereka lakukan itu benar-benar salah, menciptakan kegaduhan dan memperkeruh suasana ditengah kondisi bencana yang menimpa sebagian besar masyarakat,” ungkap Musnawar kesal.
Menurutnya, apabila memang para politisi ini berniat baik, ingin menginspeksi stok barang bantuan dan pola distribusi yang benar untuk korban banjir, mengapa tak menempuh jalur prosedur. Bahkan, buntut tindakan itu malah berdampak merugikan dan mengorbankan rakyat, akibat runtuhnya kepercayaan (trust) donatur untuk membantu para korban banjir.
“Jika ingin melakukan sidak sebagai bentuk pengawasan dewan, tapi jangan main drama lalu menciptakan narasi dengan diksi buruk, seakan-akan BPBD menyembunyikan stok bantuan. Padahal, setiap hari barang-barang itu keluar masuk gudang, untuk penanganan korban banjir,” ujar Musnawar.
Dia mengaku, pasca munculnya pemberitaan miring yang direpost ke media-media sosial, menimbulkan ragam pendapat di kalangan masyarakat, terutama yang berasumsi buruk terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui bermacam komentar negatif.
Seharusnya tukas Musnawar, semua kalangan bersatu dan saling berkoordinasi, sehingga semakin memperkuat upaya penanganan pasca banjir di wilayah ini. Bukannya saling menuding atau mencurigai satu sama lain, serta merasa paling benar dan pihak lain salah dengan framing yang diciptakan guna memantik simpatik publik.
“Kalau donatur yang peduli terhadap korban banjir, khawatir dan enggan menyumbang donasi siapa yang rugi, pasti bukan DPRK atau BPBD tetapi masyarakat,” tandasnya.
Musnawar meminta, seluruh anggota DPRK ini dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, terukur dan teratur sesuai ketentuan serta tidak menjadikan momen bencana sebagai ajang pencitraan tanpa bekerja yang justru memperkeruh suasana. (Bahrul)
