BIREUEN|METRO ACEH-Guna optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, agar memudahkan masyarakat dalam mendapat akses pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya secara tepat dan cepat. Bupati Bireuen, H Mukhlis ST melakukan inspeksi mendadak (Sidak) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (6/3) sore.
Sidak tersebut, merupakan respon cepat atas keluhan masyarakat yang diterima H Mukhlis selama ini, terhadap proses pengurusan KTP serta beberapa dokumen lain yang dirasakan sangat lamban dan sulit. Selain meninjau kondisi fasilitas pelayanan di instansi itu, Bupati Bireuen ini juga menyempatkan diri berinteraksi dengan warga yang sedang antri mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Salah seorang ibu asal Kecamatan Pandrah, saat ditemui bupati mengaku sudah sejak pagi berada di Disdukcapil, namun hingga siang hari urusannya belum jua selesai dan masih harus menunggu. Menyikapi keluhan warga ini, H Mukhlis mengaku prihatin dan berjanji segera menyikapi persoalan itu, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mendapatkan pelayanan prima dari Pemerintah Daerah.
“Kondisi ini tidak boleh lagi dibiarkan begitu, kita harus memahami keadaan masyarakat yang datang jauh-jauh, tapi harus menunggu terlalu lama. Waktu mereka seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif, namun karena proses pengurusan KTP ini kelamaan, sehingga terpaksa terus mengantri di sini,” ungkapnya.
Pantauan media ini, H Mukhlis didampingi Pj Sekdakab Bireuen, Hanafiah, S.P.,CGCAE terlihat berbincang dengan sejumlah pegawai yang bertugas di unit layanan publik itu. Selain bersilaturahmi bersama para petugas ini, juga turut membahas bermacam persoalan dan kendala yang menghambat kelancaran sistem pelayanan adminduk tersebut.
Setelah mendengar berbagai informasi, terkait persoalan yang dihadapi petugas Disdukcapil, H Mukhlis meminta seluruh pegawai instansi ini untuk terus bekerja maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Jika memang ada kendala peralatan, segera dituntaskan, jangan terpengaruh dengan isu-isu recofusing anggaran. Saya pastikan setiap kebutuhan untuk pelayanan ini, menjadi prioritas utama yang tidak akan terdampak recofusing,” tegas H Mukhlis.
Mengingat fasilitas kantor Disdukcapil kini dalam kondisi kurang nyaman, baik bagi petugas maupun masyarakat, sehingga diharapkan dipertimbangkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak. Supaya berdampak terhadap kualitas pelayanan yang lebih optimal.
“Pelayanan yang prima di sektor administrasi kependudukan adalah wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Saya akan terus memantau dan memastikan setiap dinas memberikan layanan terbaiknya. Kita semua bekerja untuk masyarakat, bukan sebaliknya,” tegas H Mukhlis.
Mengakhiri sidak di Disdukcapil, H Mukhlis berpesan kepada semua instansi pemerintah agar tidak lagi dihantui isu recofusing, lalu menjadi khawatir untuk mengajukan berbagai kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Semua harus disampaikan dan disikapi secara benar, sehingga ada solusi prioritas pada unit-unit pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya. (Bahrul)
