BIREUEN|METRO ACEH-Ratusan juta uang makan personil Satpol PP & WH, serta berbagai anggaran kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah TA 2019, diduga ludes disikat oknum pejabat instansi tersebut.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, selain uang makan senilai Rp 586.600.000 yang menjadi obyek “permainan” Kasatpol PP & WH bersama oknum bendahara dan pejabat instansi ini, beberapa pembelanjaan lain juga ditengarai fiktif dan jadi ladang korupsi empuk, yang tak terjamah hukum selama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah sumber internal Satpol PP & WH menuturkan, uang makan dialokasi untuk pengadaan nasi bungkus personil piket, pada enam titik pos pengamanan. Diantaranya, rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor bupati, pendopo, piket perempuan serta markas komando Pol PP & WH untuk jatah dua kali makan per hari. Selain itu juga makan personil standby yang tergabung dalam Dalmas, dan paket makan anggota pengamanan. Item terakhir ini diduga seluruhnya fiktif, namun anggarannya ditarik sebesar Rp Rp 29.115.000 dari total anggaran senilai Rp 43.600.000.
“Pembelian nasi diganti dengan pembagian uang kepada personil, tetapi dalam pertanggungjawaban melalui rumah makan Yolanda. Padahal, faktanya tidak ada sebungkus pun nasi yang dibeli di rumah makan ini,” ungkap sumber internal yang enggan ditulis nama.
Kejanggalan lain juga terjadi pada item makan minum tamu kasat senilai Rp 13 juta, tapi selama ini tidak dibelanjakan karena tak ada tamu. Namun, dicairkan melalui Nona Erlia yang merupakan pengurus barang Satpol PP & WH berstatus PNS. Sehingga, staf wanita ini menjadi pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang, yang mengurus kelengkapan administrasi barang masuk.
Belum lagi modus manipulasi lainya, yakni dengan menggunakan jasa perusahaan rias pengantin, untuk biaya konsumsi kegiatan pelatihan Kesamaptaan melalui Kayla Catering milik Nona Erlia. Perusahaan tersebut, diduga fiktif dan spesifikasinya bukan perusahaan pengadaan makanan,”Uang dibayarkan ke rekening pribadi, bukan ke rekening perusahaan ini,” jelas sumber itu lagi.
Dia membeberkan, beberapa indikasi penyimpangan lain dalam pengelolaan anggaran terjadi pada biaya rehab gedung Rp 50 juta, realisasi tidak jelas karena hanya pasang sunda plafon di ruang Kabid Perundang-undangan dan ruang rapat, tetapi air masih membanjiri ruangan itu saat musim hujan. Lalu, belanja alat listrik Rp 4 juta, kenyataan hanya terealisasi empat lampu di sudut luar kantor itu.
Kemudian, biaya pembelian suku cadang mobil Rp 50 juta, kenyataannya dari lima unit mobil operasional, hampir semuanya dalam kondisi rusak. Lalu, jasa service kendaraan Rp 13 juta, tetapi tidak pernah diservice. Biaya penertiban APK Rp 25 juta, kenyataan hanya dibayar dana operasional Rp 100 ribu per anggota saat penertiban bersama Panwaslih Bireuen pada masa tenang pemilu 2019. Selain itu, beberapa anggota satpol yang sudah berhenti kerja sejak April, tapi honor kontrak tetap tetap dicairkan hingga Desember, namun tak pernah dibayar kepada para personil itu, karena sudah tidak ada lagi. Belanja cetak Rp 15 juta realisasi tidak ada, anggaran penggandaan Rp 4 juta tapi tidak pernah dikeluarkan untuk kebutuhan kantor.
Bahkan, pengadaan PDU Kasatpol PP & WH Rp 3 juta, tapi tak baju itu takpernah dibuat dan dananya dicairkan. Biaya ATK Rp 26 juta, realisasi tidak sebesar itu dan belanja BBM, gas dan pelumas Rp 55 juta tetapi realisasi tidak pernah mencapai jumlah sebesar itu,”Bermacam pos anggaran lainnya, diduga turut diselewengkan sepanjang tahun 2019 lalu, dengan modus manipulasi dokumen keuangan,” tandas sumber tersebut.
Belum lagi, proses pengadaan baju seragam Linmas, pakaian dan atribut Satpol PP yang juga berkubang masalah, turut melengkapi dugaan skandal penyimpangan pada instansi ini, selama setahun terakhir. Bahkan, untuk dapat membungkam isu krusial itu, oknum pejabat Satpol PP & WH disebut-sebut telah memberi kompensasi, kepada beberapa awak media.
Kasatpol PP & WH, Jamaluddin SP saat dikonfirmasi turut didampingi Sekretaris Satpol PP & WH, Cut Nila S.Sos M.Pd membantah semua tudingan itu. Dia mengaku, karena anggaran ini baru dialokasi dalam APBK-P 2019, maka pihaknya membuat musyawarah untuk mengambil kebijakan membayar uang makan kepada setiap personil Satpol PP & WH. Meski, sebagian juga ada membeli nasi bungkus saat momen tertentu, seperti saat pengamanan hari Pahlawan, upacara 17 Agustus an, atau apel di Mapolres, Kodim dan lain-lain.
“Hasil kesepakatan bersama, uang makan itu diuangkan dan dibayar sebesar Rp 15 ribu per orang sekali makan, dipotong pajak PB 1 sebanyak Rp 1.500 dan jasa rumah makan Rp 1.500. Sehingga total diterima Rp 12 ribu sekali makan,” jelas Cut Nila.
Namun, dia membenarkan jika untuk proses pencairan keuangan, melalui rumah makan Yolanda agar sesuai prosedur. Setelah dana masuk rekening rumah makan ini, uang ditarik dan dibayar ke seluruh penerima sesuai hak masing-masing pada pertengahan Oktober.
Cut Nila selaku PPTK kegiatan ini turut menjabarkan, sebelum mengambil kebijakan mengkonversi uang makan menjadi uang cash, telah berkonsultasi dengan Inspektorat Pemkab Bireuen. Terkait uang makan tamu, dia mengaku telah menggunakan anggaran itu untuk membeli konsumsi saat apel awal bulan di Kodim, bagi peserta upacara, serta membiayai kebutuhan makan minum saat kunjungan Satpol dari luar daerah.
Menyangkut penggunaan jasa usaha Nona Erlia untuk pengadaan konsumsi, karena yang bersangkutan memang memiliki usaha catering yang berbadan hukum,”Ketika butuh konsumsi saat mendadak, saya minta bantu sama Nona karena anak buah saya, kan mustahil tidak kami bayar,” sebutnya.
Terkait persoalan lain, serta tudingan trik permainan oknum pejabat dan bendahara Satpol PP & WH, semuanya dibantah. Menurut Cut Nila dan Said Ihsan selaku bendaharawan, seluruh item anggaran sudah dibelanjakan sesuai prosedur. Sehingga, tidak benar tudingan miring yang dialamatkan ke pihaknya.(Bahrul)
