TIDAK PERLU GENCATAN SENJATA DENGAN OPM

- Administrator

Jumat, 10 April 2020 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Evita Rahayu

Letnan Jenderal Jeffrey Bomanak yang berkedudukan di Markas Besar Organisasi Papua Merdeka-Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) di Victoria, Australia, menyerukan gencatan senjata terkait wabah Covid-19. “Secara resmi OPM-TPNPB memiliki legitimasi mengeluarkan statement kemanusiaan untuk bergabung bersama negara-negara diseluruh dunia dalam memerangi global epidemic COVID-19 virus Corona yang dianggap sangat berbahaya mengancam kehidupan seluruh manusia di bumi,” katanya, 08/04.

Terkait peperangan di titik vital seperti di areal pertambangan Freeport, Intan Jaya, Ndugama Kodap III, Pegunungan Bintang, OPM-TPNPB menyerukan agar Pasukan Keamanan Indonesia ditarik dari daerah tersebut. “Dengan Operasi militer maka akan menyebarkan virus Corona bagi negara lain,” kilahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

OPM-TPNPB menawarkan untuk dapat menghargai aturan international yang telah di keluarkan Sekjend PBB dalam memerangi global epidemic COVID-19, maka perlu untuk menghentikan pertempuran bersenjata. “Dalam menghadapi darurat dunia ini, OPM-TPNPB meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik semua pasukan TNI-Polri dan non-organik dari Papua Barat, dan khususnya daerah-daerah di mana mereka saat ini melakukan operasi militer,” katanya.

Jika Indonesia menolak tuntutan OPM-TPNPB, maka TPNPB siap untuk melawan. Aliran besar pengungsi sipil ke negara tetangga Papua Nugini tidak akan terhindarkan karena daerah-daerah akan menjadi tidak aman. “Seruan untuk menarik pasukan Indonesia dari Papua Barat ini juga dibuat dengan latar belakang seruan kemanusiaan yang diluncurkan Sekretaris Jenderal PBB Guterrez, 23 Maret 2020,” kilahnya.Yaitu dalam rangka memerangi wabah global, meminta pihak-pihak bertikai untuk membungkam senjata, menghentikan artileri, dan serangan udara.

OPM-TPNPB berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah berikut selama krisis COVID-19: pertama, OPM-TPNPB tidak akan menyerang fasilitas kesehatan. Kedua, OPM-TPNPB akan memungkinkan pergerakan peralatan medis dan paramedis secara gratis. Ketiga, OPM-TPNPB akan menerima ketentuan perawatan medis untuk orang Papua; itu juga akan mendukung masyarakat Papua Barat dalam berbagai upaya pencegahan dengan cara tradisional mereka sendiri serta kebijakan penguncian dan upaya lain untuk memerangi Covid-19. Keempat, OPM-TPNPB akan membantu dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang bagaimana mencegah dan mengobati Covid-19 di antara populasi. Kelima, TPM-TPNPB juga menuntut agar tahanan politik mereka dibebaskan dari penjara. Mengingat COVID-19 sangat berbahaya jika para terpidana itu tetap di penjara (https://babe.topbuzz.com).

Tidak ada kata damai

Lucu dan geli membaca permintaan Letnan Jenderal Jeffrey Bomanak yang berada di Australia, dimana mereka mengusulkan adanya gencatan senjata selama Covid-19. Pertanyaannya apakah OPM itu sama dengan negara, siapa yang diwakili OPM, karena rakyat Papua tidak mau mendengarkan OPM?. OPM tidak akan menyerang fasilitas kesehatan, ya jelas mereka tidak akan berani selain karena akan menjadi “musuh bersama” masyarakat global, diyakini bahwa amunisi mereka sudah habis sehingga mendesak adanya gencatan senjata.

Yang lebih mengherankan lagi adalah permintaan agar tahanan politik yang merupakan pendukung mereka dilepaskan semuanya karena Covid-19. OPM harus tahu Napi koruptor saja tidak dilepaskan oleh pemerintah, apalagi separatis. Rakyat tampaknya tidak peduli jika TPN-OPM terkena Covid-19 didalam persembunyiannya di Papua maupun di Australia, apalagi Bomanak yang tinggal di Australia jelas terkena lockdown, sehingga suara dan usulannya menjadi tidak masuk akal.

Sejumlah pembaca berita ini juga mengkritik secara keras bahkan sarkasme terhadap ide Bomanak yang tidak masuk akal (https://babe.topbuzz.com/a/6813643364303372801?) yang mengindikasikan dan menggambarkan bagaimana kronisnya kebencian rakyat Indonesia terhadap TPN-OPM. Sekali lagi, tidak perlu berdamai dengan separatis. Jangan ulangi kesalahan serupa beberapa tahun yang lalu.
Penulis adalah warga negara biasa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Facebook Comments Box

Berita Terkait

MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue
PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023
Can Indonesia beat Argentine?
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang
Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM
Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team
Penyelenggaraan Pangan yang berkualitas dan berkelanjutan
PARIWISATA KUNCI PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE

Berita Terkait

Kamis, 23 November 2023 - 15:23 WIB

Pj Walikota Sabang Motivasi Kafilah MTQ dan Antar ke Pelabuhan Calang

Rabu, 22 November 2023 - 01:02 WIB

Ini Lima Pasal Jadi Syarat Perubahan APBD

Jumat, 20 Oktober 2023 - 19:28 WIB

Kendalikan Inflasi Pemko Sabang Gelar Pasar Murah

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:56 WIB

Pj Walikota Sabang Lepas Kafilah MTQ 36

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:54 WIB

Pegawai RSUD Sabang Raih Penghargaan Nakes Teladan

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:52 WIB

12 Pesan Penting Kepada Sekdako Sabang

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:50 WIB

Andri Nourman Dilantik Jadi Sekda Kota Sabang

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 00:46 WIB

Pentingnya Kolaborasi Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat

Berita Terbaru

Suasana Bimtek Siskeudes dan Sipades hari pertama di aula Bireuen Jaya, Jum'at (1/12)

NANGGROE

Bimtek Sikeudes Diduga “Ladang” Korupsi Dana Desa

Jumat, 1 Des 2023 - 20:56 WIB

Atlit Karate Bireuen foto bersama usai menerima medali dan menjadi juara II pada Kejurda Karate KKI Piala Ketua DPRK Banda Aceh, Minggu (2611)

OLAHRAGA

Bireuen Juara II Kejurda Karate KKi

Senin, 27 Nov 2023 - 18:10 WIB

Pj Walikota Sabang, Reza Fahlevi menandatangani berita acara Rancangan Qanun Kota Sabang Tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2023

Pariwara

Ini Lima Pasal Jadi Syarat Perubahan APBD

Rabu, 22 Nov 2023 - 01:02 WIB