LHOKSUKON|METRO ACEH-Meski pesta demokrasi telah usai, namun bermacam persoalan penyimpangan pengelolaan anggaran pemilu 2019 lalu, tidak pernah terselesaikan. Ratusan juta rupiah dana untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dikabarkan ludes disikat oknum PPK di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara beserta beberapa daerah lain di serambi Mekkah.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh, Senin (13/5) menyebutkan, sikap rakus para penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) pada sejumlah wilayah di Aceh, mulai terkuak dengan dugaan tindakan culas mereka menggerogoti dana pemilu, yang diperuntukkan bagi PPS.
Diantaranya, dana Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), dana rekrutmen dan pelantikan KPPS, dana ATK PPS serta berbagai anggaran pemilu lainnya, yang disunat ataupun tak pernah disalurkan oleh para oknum PPK di Aceh. Dengan jumlah jutaan rupiah per desa, apabila diakumulasikan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah dana pemilu, patut diduga “menguap” dalam kantong pribadi para penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan itu.
Seperti pengakuan sejumlah ketua PPS Kecamatan Baktiya kepada awak media ini tadi pagi. Mereka mengaku, berbagai macam dana pemilu untuk PPS disetiap desa, disalurkan melalui PPK ditengarai berselemak masalah. Malah diantaranya “digelapkan” oleh oknum PPK.
Salah satu contoh, dana rekrutmen KPPS yang sudah dikucurkan KPU pusat, tetapi di daerah itu hingga kini belum dicairkan. Ironisnya sebut sumber Ketua PPS yang tak ingin ditulis nama, oknum PPK nekat memberi keterangan bahwa dana tersebut bukanlah hak PPS, sehingga tak perlu disalurkan.
Karena kecewa dan merasa tidak puas atas jawaban itu, lantas PPS menuntut agar dana rekrutmen KPPS. Akhirnya, pihak PPK berjanji akan menyalurkannya usai proses pemungutan suara. Namun, janji semu itu tidak ditepati dan sampai kini belum dicairkan.
“Selain dana rekrutmen KPPS, pihak PPK Baktiya juga tak pernah menyalurkan dana GMHP. Lalu, dana ATK PPS selama ini selalu disunat, jika semua anggaran yang disikat itu diakumulasi dengan jumlah desa per kecamatan. Ratusan juta rupiah dana pemilu, masuk kantong pribadi mereka,” sebut sumber Ketua PPS itu.
Dia menandaskan, kejanggalan lain juga terlihat pada dana operasional saat hari H pemungutan suara,”Jika teman-teman di Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe mendapat dana Rp 2,6 juta, untuk bangun TPS dan biaya konsumsi. Tetapi kami di Aceh Utara hanya memperoleh Rp 1,6 juta saja, untuk semua kebutuhan,” tukasnya seraya mengaku di Kecamatan Baktiya terdapat 57 desa.
Informasi yang dihimpun Metro Aceh, peristiwa nyaris serupa juga terjadi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen dan sejumlah wilayah lain di Aceh. Namun, karena lemahnya upaya penegakkan hukum maka skandal dana pemilu itu, seolah tak pernah terjamah aparat berwajib serta masih menyisakan misteri.
Ketua PPK Baktiya yang dihubungi awak media ini via selulernya, belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan itu. Meski sudah dikirimkan pesan via WhatsApp, tetapi tak bisa terhubung dan hubungan telepon juga tidak terjawab.(Yola Novita)
