BIREUEN|METRO ACEH-Tunggakan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Pemkab Bireuen, dilaporkan mencapai Rp 10 miliar rupiah. Demikian diungkap oleh Bupati H Saifannur S.Sos, saat membuka Musrenbang Kecamatan Kota Juang, di aula setdakab lama Selasa (12/2).
Pada kesempatan itu, dia juga meminta adanya penghematan daya listrik, untuk penerangan umum di desa-desa, serta dapat mengalokasikan dana desa guna membayar PPJU pada setiap ruas jalan pedesaan. Sehingga, bisa mengurangi beban pemerintah daerah, membayar pajak tersebut.
Saat ditanyai Metro Aceh usai membuka kegiatan musrenbang itu, Saifannur tidak menampik beban PPJU yang semakin menumpuk. Bahkan, sudah menyentuh angka Rp 10 M, akibat tunggakan sejak 2013 lalu.
“Kami minta supaya kedepannya, ini bisa jadi tupoksi masing-masing lah. Pihak desa gunakan dana desa untuk membayar PPJU di pedesaan, sedangkan Pemkab Bireuen menangani yang beban kabupaten,” sebutnya.
Dia menandaskan, kedepannya persoalan PPJU ini, perlu diukur secara cermat dan akurat. Termasuk, membuat meteran sehingga beban yang dibayarkan sesuai, serta tidak meraba. Mengingat, ada beban daya listrik tidak efesien dan terkadang dibiarkan terlantar karena satu tiang terdapat dua lampu, sehingga terkesan mubazir.
Sedangkan untuk lampu penerangan di desa, Saifannur mengharapkan dipasang di daerah yang gelap saja.,”Jadi mulai lah kita hemat energi, jangan buang-buang energi, bayar hutang engak karu-karuan tidak pernah selesai,” imbuhnya.
Dia mengaku, sebagian lampu taman di kawasan kota, nantinya dipasangi energi surya, agar lebih hemat, terukur dan tak mubazir,”Uang negara habis, tapi lampu tidak sempurna kita nikmati. Harus ada telaah lagi, langkah apa yang tepat kita lakukan kedepan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Ismunandar ST saat ditanyai wartawan, Rabu (13/2) pagi mengatakan, lampu PJU ditangani pihaknya sebatas pada lokasi taman dan seputaran jalan. Menurutnya, ke depan rencana akan dipakai meteran agar diketahui pasti beban pemakaiannya.
“Untuk ini sudah digelar rapat dengan dinas terkait, guna membahas solusi dan meteranisasi juga dilakukan penertiban lampu yang tidak berfungsi maksimal,” ujarnya.
Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bireuen, Toni Irawan dikonfirmasi Metro Aceh, Rabu (13/2) pagi diruang kerjanya mengatakan, tunggakan khusus PJU Pemda Bireuen, dari tahun 2013 lalu sekitar 14 miliar dan sampai sekarang ini sudah ada dilakukan pembayaran tinggal sekitar Rp7,8 miliar.
“Tunggakan listrik PJU yang dibayar oleh Pemda Bireuen ini seluruhnya mulai dari Samalanga sampai Gandapura, termasuk PJU yang berada di pedesaan,” jelasnya.
Ditambahkannya, sistem perhitungan lampu jalan itu sudah ada aturan PLN, sesuai lampu atau besaran watt yang dipakai dan berdasarkan hasil survei bersama,”Saat ini ada juga PJU ilegal akan kita tertibkan,” sebutnya.
Kembali lagi, untuk proses pelunasan PJU tertunggak itu, dari tahun 2018 dibayar per-bulan oleh Pemda Rp1,5 miliar. Untuk Desember baru 30 persen atau Rp500 juta dan sisanya dalam proses pembayaran sekaligus beban Januari 2019. (Rahmat Hidayat)
