PEJABAT ASAL “NYEPLAK”

by M Rizal Fadillah

“Pusing pala barbie” he he bila mengikuti para pejabat yang menyampaikan pendapat asal “nyeplak”. Bapak Wapres bilang untuk mencegah penyebaran virus corona warga negara perlu memiliki sertifikat bebas corona. Dibantah oleh salah seorang Sekretaris Dirjen Kemenkes Achmad Yurianto yang menyatakan sertifikat bebas corona tak berguna untuk mencegah penyebaran.

Menpan RB Tjahyo Kumolo menyebut saat menjadi anggota DPR bergaji 267 juta per bulan. Engga ngapa ngapain. Lalu “mengeluh” gajinya sebagai Menteri hanya 20 juta per bulan. Pernyataan ini dibantah oleh rekan separtai PDIP nya Tb Hasanuddin “menyesatkan” tak benar gaji DPR 267 juta rupiah, hanya 60 juta. Ia pun membantah bahwa anggota DPR tidak ada kerja.
Benarkah penghasilan Menteri hanya 20 juta ?

Sebelumnya Menkes Terawan menyebut orang yang sehat tak perlu pakai masker, masker itu diperuntukkan bagi orang yang sakit atau terjangkit. Nyatanya dokter dan paramedis membiasakan selalu menggunakan masker saat bekerja. Ada foto medsos Menteri Terawan pun sedang menggunakan masker. Hadeuh.

Berita ramai Menteri Kominfo Johnny G Plate mengomentari foto tak senonoh Tara Basro sebagai bagian dari seni “saya udah lihat fotonya”. Nah pak Menteri tidak tahu UU ITE Pasal 27 ayat (1) melarang dan mengancamnya. “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 45 ayat (1) mengancam penjara 6 tahun denda 1 milyar.
Porno di medsos seni ? Plate..Plate..he hee

Pernyataan para pejabat seperti ini mestinya ditegur Presiden, diarahkan, dan bila perlu diberi ancaman karena dinilai telah meruntuhkan wibawa pemerintahan keseluruhan. Beberapa Menteri lain sudah lebih dulu asal “nyeplak” seperti Menag “celana cingkrang”, Mendagri “ekonomi terjun bebas”, juga Menkeu yang “sakit perut”.

Presiden mesti memberi contoh membuat pernyataan bermutu yang pro rakyat agar bisa diikuti pejabat di bawahnya. Atau perlu dibuat panduan atau pedoman “membuat pernyataan” atau seperti saran anggota DPR kepada Kepala BPIP untuk membuat draft tertulis sebelum menyatakan sesuatu.

Asal “nyeplak” bisa menjadi budaya buruk dari para pejabat setara dengan sikap “kaget” atau “heran” atas kondisi tertentu dalam pemerintahan. Heran serat kayu bisa dibuat kain, adalah contohnya. Atau kaget gaji guru itu 300 ribu per bulan.

Rakyat pasti menyadari bahwa dirinya tidak pintar pintar amat, cuma tentu pejabat apalagi setingkat menteri ya pantasnya tidak bodoh bodoh amat lah.
Kita butuh pembinaan karakter agar memiliki budaya luhur, cerdas mengartikulasikan kemauan rakyat, serta berprinsip “berfikir sebelum berkata kata” agar tidak muncul “kata kata yang tidak pake fikiran”.

Kasihan rakyat, pak…pusing pala barbie..

*) Pemerhati Politik

Bandung, 8 Maret 2020