BIREUEN|METRO ACEH-Seratusan kader dan simpatisan partai lokal (Parlok), serta partai nasional (Parnas) di Bireuen mendemo gedung parlemen setempat, Senin (25/2). Massa menuntut dewan, mendukung pemilu bebas money politik di wilayah itu.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh tadi siang menyebutkan, aksi damai para demonstran ini, bertujuan mewujudkan pemilu jujur dan adil di Kabupaten Bireuen. Dengan menangkal upaya kotor politisi busuk, yang berusaha menyuap masyarakat supaya memilih mereka, pada pesta demokrasi 17 April mendatang.
Pantauan media ini, aksi demo juga turut diikuti sejumlah caleg DPRK dan DPRA, serta pengurus teras partai politik lokal dan nasional di wilayah itu. Diantaranya dari Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat, PKB, PBB, Hanura, Gerindra PSI, PAN, serta Front Pembela Islam (FPI) dan puluhan aktifis mahasiswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seluruh pendemo dari lintas partai ini, mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Bireuen. Menyampaikan sembilan tuntutan yang paling mendasar, demi terciptanya proses pemilu yang jujur dan adil.
Sembilan tuntutan tersebut yakni, mendesak DPRK Bireuen memanggil penyelenggara pemilu, terkait maraknya isu praktik money politik yang bertentangan dengan undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017. Lalu, pendemo menuntut DPRK menyurati Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh forum pimpinan daerah (Forkompinda) Bireuen, untuk mendeklarasikan tolak money politik tahun 2019 di wilayah itu.
Kemudian, mendesak DPRK segera memanggil ketua partai politik lokal (parlok) dan partai nasional (parnas), serta perwakilan caleg parpol untuk menandatangi petisi tolak praktik money politik pada pesta demokrasi itu. Selain juga, mendesak majelis permusyawaratan ulama ( MPU ) Bireuen, mengeluarkan fatwa haram dan bahaya praktik money politik, sesuai kajian hukum syariat Islam maupun aturan negara yang harus dilawan oleh seluruh masyarakat.
Tuntutan lainnya, pimpinan parlok dan parnas harus memberi saksi tegas, kepada caleg, kader partai dan simpatisan caleg serta agen/calo money politik, bila kedapatan terbukti melakukan money politik ditengah masyarakat. Lalu, penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KIP serta gakkumdu Bireuen harus peka dan tegas, menindak lanjuti setiap laporan dan isu yang terus berkembang, ditengah masyarakat. Terkait kepastian hukum terhadap aktor pelaku money politik sampai ke pemerintah desa/gampong, sesuai aturan hukum undang-undang pemilu yang berlaku.
Mendesak KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Polda Aceh serta Kejati Aceh, supaya harus fokus dan komitmen memantau pemilu di Kabupaten Bireuen yang rawan kecurangan, akibat praktik money politik seperti yang terjadi pada pilkada 2017. Tapi tak pernah terselesaikan sesuai harapan publik.
Bawaslu didesak melakukan sistem jemput bola, terhadap temuan praktek money politik, tanpa menunggu laporan dari bawah. Karena lembaga prngawas ini, memikiki petugas tingkat kecamatan (panwascam), hingga ke desa atau pengawas pemilu gampoeng (PPG). Terakhir, pendemo meminta penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Bireuen, agar harus berani, tegas dan peka untuk merespon serta memproses para pelaku yang terlibat money politik, karena sudah menodai demokrasi rakyat.
Para demonstran ini, semula berkumpul di bundaran Simpang Empat Bireuen. Setelah berorasi beberapa saat, mereka melakukan long march ke DPRK sejauh 500 meter. Usai menyampaikan tuntutan, pendemo diterima oleh sejumlah wakil rakyat, lalu menggelar audiensi terkait berbagai tuntutan tersebut. (Bahrul)
