BIREUEN|METRO ACEH-Menyikapi kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit, serta kian terpuruk akibat imbas isu penyebaran wabah Covid-19. DPRK Bireuen mendesak pemerintah daerah, bertindak cepat membantu masyarakat melewati masa kritis ini.
Demikian disampaikan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar kepada awak media, Kamis (16/4). Menurutnya, untuk meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, dibutuhkan aksi cepat dan tepat pemerintah, agar kondisi berat ini dapat segera teratasi.
“Masyarakat sedang mengalami masa sulit, karena dampak isu wabah virus corona. Kami minta eksekutif, segera merealisasikan program bantuan yang telah disepakati bersama legislatif,” ujarnya.
Dia menyebutkan, untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, telah tersedia anggaran sebesar Rp 36 miliar, dari total jumlah kebutuhan sekitar Rp 62 M untuk berbagai keperluan mendesak. Termasuk, pengadaan APD dan belanja sembako bantuan selama tiga bulan ke depan.
Seluruh dana ini, bersumber dari biaya perjalanan dinas DPRK dan SKPK, Silpa 2019 serta anggaran program lainnya yang tidak masuk skala prioritas. Saat ditemui, Rusyidi Mukhtar didampingi anggota DPRK, Muchlis Rama mengaku, pihaknya terus melakukan recofusing atas relokasi anggaran dari APBK 2020.
“Dewan sudah menyepakati tahap awal ini, realisasi bantuan dalam bentuk penyaluran sembako. Untuk selanjutnya dievaluasi, apakah harus diberi bantuan langsung tunai, nanti akan kita lihat kembali,” jelasnya.
Agar memastikan realisasi program ini tepat sasaran, dewan juga membentuk Satuan Tugas (Satgas), guna mengawal proses penyaluran bantuan dan pengelolaan anggaran, penanganan Covid-19 efektif dan efesien serta tepat sasaran. Selain itu, setiap anggota DPRK masing-masing dapil, tetap memantau realisasi di lapangan.
Rusyidi menandaskan, sesuai hasil pembahasan dua pihak, telah disepakati rekomendasi bersama agar data penerima bantuan harus valid, tepat sasaran, membuat laporan bulanan yang disampaikan ke DPRK. Dia juga berharap penggunaan dana covid-19, dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pers juga harus ikut mengawasi proses penanganan, serta pengelolaan dana Covid-19. Agar realisasinya benar-benar efektif dan efesien,” ungkap Rusyidi.
Dia mengingatkan, Plt Bupati Bireuen selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dapat melibatkan elemen sipil dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan imbas isu wabah virus corona. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM maupun berbagai kalangan lainnya untuk menyikapi kondisi sulit ini.(Bahrul)
