KENAPA BURUH MESTI DEMO RUU OMNIBUS LAW

- Administrator

Minggu, 19 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Iqbal Fadillah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law pada 30 April 2020. Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan seluruh elemen buruh untuk ke DPR-RI guna mendesak DPR-RI menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena menganggap DPR-RI dan Pemerintah tidak punya nurani di tengah Pandemi Covid-19. Seruan tersebut pun ditujukan untuk seluruh elemen buruh di daerah agar melakukan aksi serupa secara serentak di seluruh Indonesia.

Satu hal yang menggelitik dari seruan aksi elemen buruh tersebut yakni didasari alasan DPR-RI dan Pemerintah dinilai cenderung memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law di tengah Pandemi Covid-19 dan meminta agar fokus dalam penanganan penyebaran Corona di masyarakat. Lantas, apakan seruan Presiden KSPI Said Iqbal tersebut dapat menjamin para buruh tetap mengikuti aturan social distancing dalam aksi tersebut, meskipun dirinya memastikan para buruh paham akan aturan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu yang diangkat untuk menstimulan reaksi penolakan massa buruh terhadap RUU Omnibus Law karena RUU tersebut dianggap merugikan buruh, menghapus ketentuan upah minimum di Kab/Kota, hingga menurunkan pesangon. Selain itu, KSPI mengganggap Omnibus Law akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas dan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Selain itu, jam kerja yang dianggap eksploitatif serta penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang semakin bebas. Akan tetapi apakah alasan penolakan RUU Omnibus Law tersebut sudah dipahami secara menyeluruh oleh masing-masing individu buruh atau memang hanya menjaga emosional solidaritas buruh yang selalu satu suara ketika menyangkut kesejahteraan buruh.

Dikutip kompas.com, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI pada 14 April 2020, memaparkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah. Airlangga menyatakan RUU Cipta Kerja bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 melalui upaya pemenuhan hak warga negara atas hak pekerjaan dan penghidupan layak melalui RUU Cipta Kerja di antaranya memberikan pelindungan bagi UMKM, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, hingga percepatan proyek strategis nasional. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh NKRI dalam rangka memenuhi hak atas pemenuhan hidup yang layak melalui kemudahan dan pelindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi.

RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster pembahasan yang dituangkan dalam 15 bab dan 174 pasal. Sebelas klaster pembahasan RUU Cipta Kerja yakni, 1) Penyederhanaan Perizinan (52 UU, 1.042 pasal) 2) Persyaratan Investasi (4 UU, 9 pasal) 3) Ketenagakerjaan (3 UU, 63 pasal) 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM dan Perkoperasian (3 UU, 6 pasal) 5) Kemudahan Berusaha (9 UU, 20 pasal) 6) Dukungan Riset dan Inovasi (1 UU, 1 pasal) 7) Administrasi Pemerintahan (2 UU, 11 pasal) 8) Pengenaan Sanksi (norma baru) 9) Pengadaan Lahan (2 UU, 14 pasal) 10) Investasi dan Proyek Strategis Nasional (norma baru) 11) Kawasan Ekonomi (3 UU, 37 pasal).

Sebagaimana mekanisme pembuatan Undang-Undang yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembahasan penyusunan RUU sangatlah panjang dan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi seperti, kelengkapan Naskah Akademik, pembahasan di tingkat rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran atau rapat panitia khusus. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar musyawarah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan penyampaian pendapat fraksi, baru kemudian dibahas dalam rapat paripurna. Selanjutnya akan ada pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat maka keputusan melalui vooting.

Dengan serangkaian tahapan panjang yang harus dipenuhi dalam pembahasan suatu Undang-Undang, maka rasanya terlalu prematur apabila elemen buruh menyerukan aksi penolakan terhadap pembahasan RUU Omnibus Law. Selain itu, seruan aksi yang dikemukakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di tengah Pandemi Covid-19, semakin menunjukkan egosentrisme sepihak tanpa memikirkan keselamatan para buruh. Virus Corona adalah ancaman tak nampak yang sangat besar kemungkinan ada dalam kerumunan massa. Untuk itu, World Health Organization (WHO) menyerukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 diserukan dengan gerakan Physical Distancing. Kenapa KSPI mengorbankan para buruh untuk semakin terbuka terpapar Covid-19.

Demonstrasi atau menyampaikan gagasan di muka umum merupakan sebuah hak kebebasan bagi seluruh warga negara Indonesia dan diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun terkadang di beberapa kejadian demonstrasi terjadi kekeliruan dari sisi pendemo ataupun pihak yang didemo, sehingga terdapat beberapa anggapan setiap aksi demo itu harus dipenuhi segala tuntutannya.
Indonesia adalah Negara demokrasi dengan ideologi Pancasila. Alangkah baiknya sistem demonstrasi di Indonesia berjalan baik dari segala pihak mulai dari musyawarah mufakat maupun ruang diskusi antara Pemerintah, DPR-RI dan elemen buruh agar ada titik temu atau saling sumbang ide agar nantinya RUU Omnibus Law menjadi suatu regulasi yang kembali lagi bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 melalui upaya pemenuhan hak warga negara atas hak pekerjaan dan penghidupan layak melalui RUU Cipta Kerja di antaranya memberikan pelindungan bagi UMKM, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, hingga percepatan proyek strategis nasional.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia
MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue
PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023
Can Indonesia beat Argentine?
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang
Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM
Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team
Penyelenggaraan Pangan yang berkualitas dan berkelanjutan

Berita Terkait

Rabu, 24 Januari 2024 - 19:04 WIB

Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia

Selasa, 28 November 2023 - 16:28 WIB

MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue

Senin, 14 Agustus 2023 - 14:30 WIB

PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023

Sabtu, 17 Juni 2023 - 14:00 WIB

Can Indonesia beat Argentine?

Jumat, 31 Maret 2023 - 15:40 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang

Kamis, 30 Maret 2023 - 14:15 WIB

Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM

Senin, 20 Maret 2023 - 19:27 WIB

Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team

Jumat, 17 Maret 2023 - 22:06 WIB

Penyelenggaraan Pangan yang berkualitas dan berkelanjutan

Berita Terbaru

Tim Hotman 911 melaporkan Cut Bul ke SPKT Polda Aceh, Rabu (21/2)

HUKUM & KRIMINAL

Hotman 911 Laporkan Cut Bul ke Polda Aceh

Rabu, 21 Feb 2024 - 21:15 WIB

NANGGROE

Beasiswa Santri Berprestasi Diluncurkan

Senin, 19 Feb 2024 - 18:59 WIB

POLITIK

Syahrizal Caleg PKS Dipastikan Lolos

Senin, 19 Feb 2024 - 15:45 WIB

Muhammad Arif  (Koalisi Muda DemRes)

NANGGROE

Koalisi Muda DemRes Kutuk Oknum PPK

Sabtu, 10 Feb 2024 - 17:13 WIB