FPI dan Solusi Kesetiaan pada NKRI

- Administrator

Jumat, 20 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Almira Fadhillah

Term dakwah, pada substansinya bukan hanya mengajak beriman dan beribadah kepada Allah, tetapi juga bermakna menyadarkan manusia terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi untuk kemudian diarahkan kepada kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Namun, permasalahannya adalah bagaimana praktik yang dibenarkan dalam metode dakwah tersebut.

Dewasa ini, Front Pembela Islam (FPI) menjadi organisasi berbasis islam yang mengklaim menegakkan amar makruf nahi munkar,namun, cenderung radikal dalam berdakwah. Jika kita menilik beberapa tahun ke belakang, FPI gencar melancarkan sweeping atribut natal, pengerusakan tempat hiburan malam, hingga merusak rumah makan yang buka siang hari saat Ramadan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Doktrin Amar makruf nahi munkar digunakan oknum FPI untuk bersikap intoleran dan berbuat kekerasan. Pemahaman seperti ini biasanya anti kritik dan anti nalar. Fakta mengejutkan juga terungkap dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI yang menyebut visi misi organisasi bernaung pada khilafahislamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

Tindakan radikal FPI menimbulkan rasa takut, bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tak heran, jika banyak kalangan menyebut FPI terlalu ikut campur dengan urusan politik dan kenegaraan Indonesia.

Yang terbaru, FPI mengklaim menemukan minuman keras hingga kondom di gelaran DjakartaWarehouse Project (DWP) yang digelar 13, 14 dan 15 Desember 2019 di JiExpoKemayoran, Jakarta Pusat. Praktik inteligen seperti itu seharusnya bukan dilakukan oleh ormas yang berlandaskanagama. Anehnya, FPI tak ingin membeberkan bagaimana cara mereka menemukan miras dan kondom tersebut saat ditanya oleh wartawan.

Momen perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang telah habis seharusnya menjadi batu loncatan pemerintah untuk mengkaji ulang penting tidaknya organisasi bawahan RizieqShihab itu. Selain ikrar janji setia pada NKRI, pemerintah bisa melakukan pendekatan secara multikulturalisme, komitmen pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hinggaKohesi sosial.

Multikulturalisme di sini adalah upaya pendekatan dan memberi pemahaman kebebasan berekspresi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 amandemen II pasal 28 E ayat (2). Kebebasan berekspresi tersebut tentu harus dibarengi tentang pemahaman HAM yang selama ini dilanggar oleh oknum-oknum FPI dalam praktik dakwahnya.
FPI tentu boleh melakukan dakwah dan mengajak masyarakat beribadah sesuai syariat. Namun, pokok permasalahan di sini adalah praktik yang dilakukan dalam dakwah dan menegakkan syariat tidak boleh melanggar HAM. Negara ini telah mengakui adanya enam agama: islam, katolik, protestan, hindu, budha dan konghucu, sehingga tindakan sweeping, pengerusakan, hingga aksi inteligen berpotensi menimbulkan gesekan.

Pendekatan yang kedua yakni kewajiban berkomitman pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, tanah air ini dibentuk dari keanekaragaman agama, budaya, suku dan ras. Landasan itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Muara dari komitmen terhadap semboyan ini adalah tegaknya pancasila. Seperti yang disebutkan di atas, visi misi dalam AD/ART FPI menyebut organisasi bernaung pada khilafahislamiyah. Landasan itu memiliki makna yang buram. Bagaimana tidak? Saat ini, makna khilafah memiliki perspektif berupa menjadikan NKRI sebagai negara islam.
Penjelasan seperti apapun yang dilakukan petinggi FPI dalam menjabarkan AD/ART tersebut, tetap akan menjadikan kekhawatiran runtuhnya pancasila. Sehingga, komitmen terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ikaharusdihukumi wajib. Kalau perlu, AD/ART tentang landasan visi misi di atas harus diubah menjadi landasan yang lebih tegas dalam kecintaan pada pancasila.

Pendekatan ketiga menitikberatkan kohesi sosial, di mana pemerintah dan FPI bersama-sama menemukan kesamaan demi terciptanya kedamaian. Langkah ini memang sangat diplomatik untuk ukuran ormas pelanggar HAM. Namun, perlu diingat, anggota-anggota FPI tetap menjadi bagian negara ini, sehingga untuk menjaga keutuhan NKRI perlu digunakan cara yang diplomatik.

Kohesi sosial bukan hanya diartikan menemukan persamaan di dalam perbedaan. Pada pengartian lain, kohesi sosial bisa bertindak tegas pada pelanggar-pelanggar hukum. Vandalisme tentu bukan hal yang dibebarkan, sehingga sehingga sanksi perlu diberlakukan.

Dari sekian langkah pendekatan di atas perlu strategi khusus oleh seorang ahli agar mencapai solusi yang harmoni. Namun, perlu diingat, organisasi radikal cenderung anti kritik dan anti nalar, sehingga tindakan konkrit dari pemerintah berupa tidak diperpanjangnya SKT dirasa lebih relevan.
Presiden Joko Widodo sudah berani membubarkan HizbutTahrir Indonesia yang memiliki fahamekstimis, tindakan serupa boleh jadi juga diberlakukan pada ormas yang ingin menegakkan khilafah seperti FPI.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pasca SarjanqUniv. Gunadarma

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dirjenpas Menolak Fraud, Langkah Maju Untuk Reformasi Pemasyarakatan
Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia
MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue
PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023
Can Indonesia beat Argentine?
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang
Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM
Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team

Berita Terkait

Senin, 6 Mei 2024 - 16:21 WIB

Dirjenpas Menolak Fraud, Langkah Maju Untuk Reformasi Pemasyarakatan

Rabu, 24 Januari 2024 - 19:04 WIB

Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia

Selasa, 28 November 2023 - 16:28 WIB

MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue

Senin, 14 Agustus 2023 - 14:30 WIB

PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023

Sabtu, 17 Juni 2023 - 14:00 WIB

Can Indonesia beat Argentine?

Jumat, 31 Maret 2023 - 15:40 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang

Kamis, 30 Maret 2023 - 14:15 WIB

Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM

Senin, 20 Maret 2023 - 19:27 WIB

Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team

Berita Terbaru

Temu ramah sejumlah kontraktor dan pengusaha muda Bireuen bersama H Mukhlis ST, Minggu (19/5)

POLITIK

Kontraktor dan Pengusaha Muda Deklarasi Dukung H Mukhlis

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:53 WIB

Jenazah Sulaiman (28) saat Puskesmas Peudada

PERISTIWA

Pasang Jerat Babi Warga Tewas Kesetrum

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:38 WIB

NASIONAL

Bengkulu Ikut Wastra Nusantara Fashion 2024 di Solo

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:26 WIB

POLITIK

DPW PPP Aceh Buka Pendaftaran Bacalon Peserta Pilkada

Senin, 13 Mei 2024 - 15:11 WIB

Salah seorang tim Identifikasi Polres Bireuen melakukan olah TKP

HUKUM & KRIMINAL

Adik Tewas Ditikam Abang Kandung

Jumat, 10 Mei 2024 - 15:44 WIB