BIREUEN|METRO ACEH-Guna mengisi kekosongan jabatan wakil bupati, untuk membantu tugas kepala pemerintahan dalam menata pembangunan daerah. DPRK Bireuen mendesak Dr H Muzakkar A Gani SH, selaku Bupati Bireuen segera mengajukan nama-nama calon wakil bupati, agar dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Bireuen sisa masa jabatan 2017-2022.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi I DPRK Bireuen, Yufaidir SE kepada media ini, Jum’at (3/7) malam. Menurut dia, kini sudah waktunya bupati fokus dan serius, memulai proses tahapan pencalonan wakil bupati. Sehingga, terpilihnya sosok pemimpin baru di wilayah itu, untuk terus membantu tugas-tugas pemerintahan.
Yufaidir selaku Ketua Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi Pemerintahan dan Hukum itu menuturkan, mengingat kondisi Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini, sangat membutuhkan kehadiran seorang wakil bupati, maka selayaknya masalah tersebut menjadi perhatian dan prioritas, untuk dilaksanakan sesuai amanah UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Demi kelancaran pembangunan, Bupati Bireuen harus segera mengajukan calon wakil bupati. Selain kebutuhannya sudah sangat mendesak, juga untuk antisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sehingga berpotensi menggangu roda pemerintahan daerah,” ungkap Yufaidir.
Menurut kader Partai Aceh itu, supaya kekosongan jabatan wakil bupati ini tak berlarut-larut, maka Bupati Bireuen harus secepatnya melakukan langkah-langkah, sesuai mekanisme untuk tahapan proses pencalonan wakil bupati. Sehingga, tidak menimbulkan presepsi negatif publik seolah-olah ingin bekerja dan berkuasa seorang diri.
“Seperti kita ketahui bersama, faktor usia bapak bupati yang saat ini telah beranjak 60 tahun lebih, sepatutnya memiliki wakil selaku pendamping dalam menjalankan tugas, demi kepentingan masyarakat,” sebutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, sesuai kaidah pasal 176 UU No 10 tahun 2016 disebutkan, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik, atau gabungan partai politik pengusung.
Lalu, partai politik atau partai politik pengusung mengusulkan dua orang nama calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya, lebih dari 18 bulan terhitung sejak kekosongan jabatan tersebut. (Bahrul)
