Sabang | Metro Aceh – Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom membuka kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, bertempat di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Sabang, Senin (6/6).
.
Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting dan perlu dilaksanakan, mengingat Pemilu serentak akan dimulai tahun 2024 mendatang.
.
“Mari kita jaga bersama kekompakan dan etika berpolitik di Kota Sabang pada tahun 2024 nanti. Pesta demokrasi akan dimulai dengan harapan kita semua semakin dewasa dalam berpolitik, memanfaatkan dan menggunakan media digital untuk berpolitik dengan lebih arif dan bijak” kata Tgk Agam.
Menurut Tgk Agam, pada pesta demokrasi menang dan kalah merupakan hal yang wajar dan perlu disikapi dengan bijak dan ikhlas. Hal yang terpenting adalah terus mendukung demi kemajuan Kota Sabang dan menjaga kemajemukan masyarakatnya.
.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Aceh yang diwakili Kabid Politik Dalam Negeri, Drs. Arsy M. Si menjelaskan pendidikan politik memiliki arti sebuah cara yang sistematis untuk dapat mengubah sesuatu yang ada kaitannya dengan perjuangan dalam berpolitik, yang mana cara tersebut ditujukan pada masyarakat.
.
“Ini agar mereka paham betul peran, fungsi, dan hak beserta kewajibannya selaku warga negara. Sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun,” jelas Drs. Arsy M. Si.
.
Kegiatan Pendidikan Politik ini, diikuti oleh 60 peserta lebih yang terdiri dari pengurus partai politik dan anggota partai politik, ormas, kepolisian, Kodim, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Sabang, Pemuda Gampong dan 35 Calon Legislatif Perempuan di Kota Sabang.
.
Terdapat beberapa agenda dalam kegiatan ini, diantaranya pendidikan dan peningkatan pemahaman etika dan budaya dalam berpolitik, pendidikan politik bagi kandidat caleg perempuan pada pemilu tahun 2024, sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi pemilih pemula, dan terakhir dialog pemerintah dengan masyarakat dan partai politik. (Red)
