BIREUEN|METRO ACEH-Program revitalisasi areal persawahan dan jaringan irigasi di Kabupaten Bireuen, diduga sarat masalah akibat pelaksanaan yang tidak sesuai juknis. Proyek pembersihan sendimen seluas 1.019 hektar di wilayah ini, disinyalir menjadi obyek korupsi empuk karena dikerjakan asal jadi.
Parahnya, pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara swakelola, tapi ternyata ditangani oleh sejumlah rekanan dan kerabat dekat oknum pejabat. Lalu, pembersihan itu tidak menggunakan excavator, tetapi hanya memakai traktor. Sehingga, sendimen bekas luapan lumpur banjir bandang tahun 2025, masih merendam areal sawah masyarakat.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, program revitalisasi sawah ini senilai Rp 13,5 juta per hektar, jika diakumulasi luas keseluruhan pemerintah pusat tercatat menggelontorkan dana sebesar Rp 13,7 miliar lebih, untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi pada sektor pertanian ini di Kabupaten Bireuen.
Sejumlah sumber media ini membeberkan, hampir seluruh kecamatan di wilayah itu menjadi sasaran program, namun seluruhnya tak menggunakan alat berat jenis excavator, karena memakai traktor yang biaya sewanya jauh lebih murah.
“Kami melihat proyek revitalisasi sawah di Gampong Cot Mee, seperti arena balap bagi traktor yang disewa dengan harga murah, agar mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dan sendimen tidak dikeluarkan dari dalam sawah,” ungkap sumber warga yang enggan ditulis nama.
Menurutnya, kondisi ini tentu merugikan para petani karena sawah rusak, selain sendimen tetap menumpuk di area sawah mereka. Akibat proyek dikerjakan asal jadi dan bukan di swakelola oleh kelompok tani selaku pihak penerima manfaat.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi SE MM ketika dikonfirmasi media ini via aplikasi WhatsApp mengaku, luas lahan yang direhab 1.019 ha dan dilaksanakan secara swakelola tipe 2.
Menurutnya, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kodim 0111/Bireuen pada lima kecamatan, dengan anggaran Rp 13,5 juta per hektar,”Menyangkut adanya tudingan kami akan tanyakan ke pak Dandim dan pengawas lapangan, karena pemerintah telah berkontrak dengan Kodim,” tulis Mulyadi melalui pesan WhatsApp. (Bahrul)
