SABANG|METRO ACEH- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Magdalaina, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah nyata untuk menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat.
Ia menilai, seluruh program pembangunan yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 harus berpijak pada kebutuhan riil warga dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sabang.
Penegasan itu disampaikan Magdalaina saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRK Sabang dalam forum Musrenbang RKPD Kota Sabang Tahun 2026.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas. Ia harus menjadi forum yang benar-benar menjembatani suara rakyat dan kebijakan pemerintah. Setiap program yang dirumuskan harus punya pijakan kuat pada kebutuhan masyarakat,” kata Magdalaina.
Ia menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRK merujuk pada ketentuan Pasal 78 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi dasar penyusunan rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
“Harapannya, apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi referensi dalam merumuskan program pembangunan—baik dari sisi lokasi, kelompok sasaran, maupun tujuan yang ingin dicapai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Magdalaina menguraikan beberapa poin penting dari DPRK Sabang, antara lain penguatan sektor unggulan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama penanganan stunting, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada isu-isu strategis yang menjadi potensi khas Sabang, seperti pariwisata, kelautan, dan ketahanan pangan.
“Tema besar pembangunan harus mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung kebijakan strategis Kota Sabang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai mitra pemerintah, DPRK Sabang berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Menurutnya, Musrenbang harus melahirkan program-program yang bukan hanya responsif terhadap kebutuhan rakyat, tetapi juga terukur dan dapat diimplementasikan secara nyata.
Di sisi lain, Magdalaina mengingatkan pentingnya menjadikan Musrenbang sebagai forum yang inklusif dan partisipatif. Seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, DPRK, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan—perlu dilibatkan secara aktif.
“Musrenbang jangan hanya berakhir pada dokumen perencanaan. Harus ada keberlanjutan dalam implementasi, transparansi dalam pelaksanaan, dan komitmen dalam mewujudkan RPJMD yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya sinergi seluruh elemen kota untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Sabang. (red)
