BIREUEN|METRO ACEH-Guna menyahuti dan menyerap harapan masyarakat korban banjir di Kabupaten Bireuen, Wakil Gubernur Aceh Fadhullah menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama warga terdampak di Balai Desa Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2) sore.
Pertemuan tatap muka dengan masyarakat itu, turut dihadiri Bupati Bireuen H Mukhlis ST, Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI (Purn) Yan Namora, anggota DPR Aceh Rusyidi Mukhtar, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH serta para pejabat terkait dan keuchik di gampong terdampak.
Rapat koordinasi ini, juga dirangkai dengan diskusi bersama keuchik mewakili warga korban bencana hidrometeorologi, guna menyerap keinginan masyarakat terkait realisasi hunian yang dibutuhkan. Sehingga, menjawab spekulasi polemik Huntara dan Huntap di wilayah itu.
Pada kesempatan tersebut, Fadhullah menegaskan bahwa pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab, terhadap para korban terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Termasuk, menyediakan Huntara dan Huntap sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat.
“Bagi korban yang mau Huntap, maka diberi DTH dan jika mau Huntara tidak diberikan lagi DTH,” ujar Fadhullah.
Hingga kini sebutnya, khusus di Kabupaten Bireuen telah dikucurkan DTH bagi 2.646 KK dan 1.596 KK sudah menerima. Sedangkan bantuan bagi rumah rusak ringan mendapat Rp 15 juta pe KK, rusak sedang Rp 30 juta per KK dan rumah hilang memperoleh Rp 60 juta per KK atau dibangun hunian tetap.
“Kami hari ini hadir bertemu para keuchik, untuk mendengar langsung keinginan warga tentang Huntara dan Huntap, karena di kabupaten lain sudah berjalan tanpa kendala apapun,” jelasnya.
Saat sesi tanya jawab yang dipandu oleh Wakil Gubernur itu, Keuchik Gampong Raya Dagang, Mustafa Hasem, Keuchik Lungkuli, Andri Suheri, Keuchik Kubu, Razali serta Keuchik Pante Kumbang, Marwan menyampaikan harapan masyarakat agar dibangun Huntap. Disamping itu juga, mengharapkan bantuan lainnya dapat direalisasikan menjelang bulan suci Ramadhan.
Menanggapi permohonan warga, Fadhullah menyatakan segera menindaklanjuti aspirasi ini, setelah data valid seluruh bantuan sosial itu langsung dikucurkan, terutama biaya untuk pembersihan lumpur, maupun biaya perbaikan rumah terdampak banjir. (Bahrul)
