BANDA ACEH|METRO ACEH-Pemerintah Kabupaten Bireuen, kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Jum’at (28/5).
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, selain dihadiri Bupati Bireuen H Mukhlis ST, penyerahan LHP BPK RI ini juga diikuti Ketua DPRK, Pj Sekdakab, Kepala BPKD serta Sekretaris DPRK Bireuen.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama menjelaskan tujuan pemeriksaan keuangan, merupakan amanah UU No 15 tahun 2006 guna memberi opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan, dalam laporan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemberian opini atas laporan keuangan, didasarkan empat hal, yaitu Kesesuain dengan standar akuntasi pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektifitas sistem pengendalian intern,” jelasnya.
Setelah pemeriksaan laporan keuangan, berdasarkan analisis dan review yang dilakukan, maka BPK memberikan opini atas laporan keuangan tahun 2024 pada 3 Kota dan 13 Kabupaten dalam Provinsi Aceh yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Andri Yogama mengucapkan selamat atas pencapaian ini, dan berharap dimasa mendatang opini ini bisa dipertahankan, melalui penggunaan anggaran yang baik dan akuntabel.
Sementara itu Bupati Bireuen, H Mukhlis ST menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK RI , atas penilaian secara objektif sesuai hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan secara profesional dan independen.
“Kami menyadari pemeriksaan ini adalah bentuk pengawasan penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kami mohon dukungan dan bimbingan dari BPK serta seluruh pemangku kepentingan agar Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat terus menjalankan amanah pembangunan dengan sebaik-baiknya.” ujar H Mukhlis.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab. Segala rekomendasi dan temuan yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara serius dan sistematis sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disusun, sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengendalian intern, agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan bisa mempertahankan opini WTP dengan rekomendasi LHP Yang semakin minim.(Bahrul)
