SABANG|METRO ACEH-Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sabang Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRK Sabang, Kamis (17/4/2025), difokuskan pada evaluasi bidang pemerintahan dan perekonomian.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Muhammad Nasir, serta diikuti Koordinator, Wakil Ketua, dan seluruh anggota pansus. Pembahasan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Pansus I, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Pembahasan LKPJ ini untuk mengukur sejauh mana program dijalankan sesuai rencana, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih menjadi hambatan,” ujar Muhammad Nasir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, forum ini menjadi wadah strategis dalam menilai efektivitas program OPD di bidang pemerintahan dan ekonomi, serta dalam menyusun rekomendasi DPRK yang bersifat konstruktif bagi Pemerintah Kota Sabang.
Menurut Muhammad Nasir, seluruh temuan dan masukan yang diperoleh selama pembahasan akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRK, yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kinerja OPD ke depan.
“Rekomendasi ini nantinya akan kami sampaikan dalam paripurna, dan harapannya bisa menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Sabang untuk memperbaiki kebijakan dan mengoptimalkan kinerja di bidang pemerintahan dan ekonomi,” ujar Nasir.
Selain itu, pansus juga memberi perhatian khusus terhadap upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perencanaan program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Muhammad Nasir menegaskan pentingnya arah kebijakan pemerintah ke depan agar lebih terukur dan berpihak pada kepentingan riil masyarakat. Ia menyebut, pemulihan ekonomi lokal dan perbaikan layanan publik harus menjadi prioritas, mengingat tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi daerah.
“Kita ingin kebijakan pemerintah ke depan lebih terukur, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Pembahasan LKPJ dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan menghadirkan seluruh OPD yang menjadi mitra kerja Pansus I secara bergiliran. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sabang.[red]
