Izin FPI Mandek, Apa yang Salah?

- Administrator

Kamis, 19 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sampai dengan saat ini, Ormas Front Pembela Islam (FPI) masih belum mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu syarat Ormas yang keberadaannya resmi diakui negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dijelaskan bahwa setiap Ormas perlu mendapatkan SKT sehingga terdaftar pada administrasi pemerintahan. SKT tersebut menjadi salah satu instrumen Pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol segala aktivitas maupun keberadaan Ormas tersebut.

 

Panjangnya Jalan Proses SKT FPI

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Proses liku pengurusan perpanjangan SKT FPI tidak dapat disalahkan secara hukum karena pada realitanya beberapa syarat administrasi yang seharusnya dilengkapi tapi sampai dengan sekarang masih belum diselesaikan. Selain itu, secara aturan pengajuan perpanjangan juga tidak langsung dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya, SKT FPI telah habis masa berlaku pada 20 Juni 2019 dan hingga saat ini FPI baru melengkapi 10 (sepuluh) dari 20 (dua puluh) syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.

 

Awalnya, setelah FPI menyerahkan berkas pengurusan perpanjangan SKT pada Juni 2019, Kementerian Dalam Negeri memberikan pernyataan tidak dapat memproses berkas tersebut karena belum mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama, yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu persyaratan. Pihak Menteri Agama menolak memberikan rekomendasi karenaadanya visi misi FPI yang menyebutkan penerapan Islam secara kaffah di bawahnaungan Khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakkan hisbah, dan pengawalan jihad. Visi misi tersebut berpotensi menjadi kerawanan bagi kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, mengingat FPI juga permah mengeluarkan istilah NKRI Bersyariah.

 

Untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama, FPI secara resmi telah membuat pernyataan di atas materai yang berisi tentang kesepakatan Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak akan melakukan lagi pelanggaran hukum.Namun demikian, pernyataan ‚ÄúSetia Pancasila‚ÄĚ tersebut dinilai oleh PBNU tidak lantas bisa membuat FPI mendapatkan perpanjangan SKT. Komitmen terlalu mudah untuk dapat berubah karena hanya berupa tulisan yang dibuat oleh pihak yang menandatangani. Untuk itu, ikrar kesetian pada Pancasila dan UUD 1945 harus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang melibatkan perwakilan seluruh unsur Ormas dari daerah dan pusat serta menghasilkan suatu keputusan yang disetujui bersama.

 

Di sisi lain, janji setia pada Pancasila oleh FPI tersebut akhirnya membuat Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi bagi FPI untuk mendapatkan SKT. Dengan adanya rekomendasi, proses tahapan perpanjangan SKT FPI dapat dilanjutkan ke proses pelengkapan administrasi lainnya. Namun demikian, FPI menyebut-nyebut terlalu panjangnya waktu dalam pemrosesan perpanjangan SKT sebagai setting-an oleh Pemerintah untuk membatasi pergerakan FPI sebagai Ormas yang cenderung kontra dengan kebijakan-kebijakandariPemerintah.

 

Kegiatan FPI Selama Ini?

 

Jikamelihatsepakterjangnya, organisasi binaan Rizieq Shihab ini tidak dapat dipungkiri kerap melakukan aksi-aksi yang berujung tindakan fisik sehingga mengganggu ketertiban umum di wiayah. FPI memanfaatkan poin bebas bersuara dan berkumpul dalam demokrasi sebagai waktu dan tempat untuk menyiapkan rencana serta melakukan aksi yang justru menyerang kelompok lain dengan keyakinan yang dinilainya benar. Namun, di sisi lain, tidak bisa dipungkiri, beberapa aksi yang dilakukan oleh FPI pada realitanya berlaku kontradiktif dengan apa yang mereka yakini benar. Aksi-aksi tersebut cenderung justru menimbulkan riak-riak dalam kehidupan sosial hingga menimbulkan rusaknya kerukunan.

 

Jadi, Dilanjutkan atau Dicukupkan?

 

Syarat administrasi yang belum lengkap juga ditambah dengan eksistensi FPI yang selama ini sering melakukan aksi main hakim sendiri, kajian yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat lebih mendalam. Segala pertimbangan kejadiang-kejadian yang dilakukan ataupun melibatkan FPI selama ini patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah sebelum memberikan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pemberian perpanjangan izin Ormas FPI dikhawatirkan hanya akan menghasilkan kegaduhan situasi nasional pada masa yang akan datang. Ketakutan dampak perpanjangan SKT FPI dirasakan oleh banyak masyarakat yang juga divisualisasikan dalam bentuk pengisian petisi online.

 

Dari berbagai alasan yang telah diuraikan, mandek atau berhentinya proses perpanjangan izin SKT Ormas FPI disebabkan oleh beberapa perihal yang pada intinya diperlukan kajian lebih lanjut oleh Pemerintah sebagai pihak pemberi keputusan. Kajian Pemerintah diharapkan harus benar-benar memperhatikan dampak keputusan yang dibuat terhadap kondisi ke depannya dan pentingnya kepastian perasaan aman masyarakat secara keseluruhan. Meskipun keberadaan Ormas merupakan salah satu simbol demokrasi di wilayah, namun jenis Ormas seperti apa serta manfaat yang bagaimana dari adanya Ormas tersebut menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan.

 

Penulis: Fariz Ahmad. PemerhatiPolitik Nasional, menetap di Surabaya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dirjenpas Menolak Fraud, Langkah Maju Untuk Reformasi Pemasyarakatan
Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia
MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue
PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023
Can Indonesia beat Argentine?
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang
Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM
Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team

Berita Terkait

Senin, 6 Mei 2024 - 16:21 WIB

Dirjenpas Menolak Fraud, Langkah Maju Untuk Reformasi Pemasyarakatan

Rabu, 24 Januari 2024 - 19:04 WIB

Alpajuli Darat Kumandangkan Persatuan Indonesia

Selasa, 28 November 2023 - 16:28 WIB

MTQ Aceh: Ajang Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Simeulue

Senin, 14 Agustus 2023 - 14:30 WIB

PERPUU NO. 2 TH 2022 CIPTA KERJA DAN UNJUK RASA BURUH 10-11 AGU 2023

Sabtu, 17 Juni 2023 - 14:00 WIB

Can Indonesia beat Argentine?

Jumat, 31 Maret 2023 - 15:40 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang

Kamis, 30 Maret 2023 - 14:15 WIB

Meski Berperan Penting, Kenali Risiko-risiko dari Keberadaan Depo BBM

Senin, 20 Maret 2023 - 19:27 WIB

Potential Sparing Partner for U-22 Indonesia’s National Soccer Team

Berita Terbaru

Temu ramah sejumlah kontraktor dan pengusaha muda Bireuen bersama H Mukhlis ST, Minggu (19/5)

POLITIK

Kontraktor dan Pengusaha Muda Deklarasi Dukung H Mukhlis

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:53 WIB

Jenazah Sulaiman (28) saat Puskesmas Peudada

PERISTIWA

Pasang Jerat Babi Warga Tewas Kesetrum

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:38 WIB

NASIONAL

Bengkulu Ikut Wastra Nusantara Fashion 2024 di Solo

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:26 WIB

POLITIK

DPW PPP Aceh Buka Pendaftaran Bacalon Peserta Pilkada

Senin, 13 Mei 2024 - 15:11 WIB

Salah seorang tim Identifikasi Polres Bireuen melakukan olah TKP

HUKUM & KRIMINAL

Adik Tewas Ditikam Abang Kandung

Jumat, 10 Mei 2024 - 15:44 WIB