BIREUEN|METRO ACEH-Bupati H Mukhlis ST membuka rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bireuen tahun 2026, digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Oproom Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Rabu (22/4).
Rakor GTRA mengusung tema “Sinergi Penataan Aset dan Akses Pasca Bencana Dalam Mendukung Reforma Agraria Berkelanjutan di Kabupaten Bireuen”. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan langkah konkret pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Ismunandar, S.T., M.T., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Anny Setiawati, A.Ptnh., M.M, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara diawali dengan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA. Dalam laporannya, disampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan upaya mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
“Keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang terdampak bencana,” jelas Kepala Kantor Pertanahan dalam laporannya. Disebutkan pula bahwa Tim GTRA Bireuen tahun ini bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.17.3.1/187 Tahun 2026.
Setelah laporan tersebut, Bupati Bireuen H Mukhlis ST memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Bupati menekankan bahwa penataan aset dan penataan akses adalah dua pilar yang harus berjalan sinergis. Penataan aset memberikan kepastian hukum, sementara penataan akses memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk mengelola tanahnya.
“Sebagai wilayah yang memiliki kerentanan bencana, kita menghadapi tantangan besar dalam pemulihan sektor pertanahan. Sinergi ini penting untuk membangun sistem pertanahan yang adaptif dan inklusif di Kabupaten Bireuen,” ujar H Mukhlis, S.T.(Bahrul)
