BIREUEN|METRO ACEH-Kendati Badan Gizi Nasional (BGN) terus fokus melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kontinyu, namun para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku pihak yang mengawal langsung program tersebut, dilaporkan menghentikan suplai MBG di Kota Juang pada 18 Agustus 2026.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, SPPI menginstruksikan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menghentikan operasional selama satu hari, dalihnya para siswa di Kecamatan Kota Juang, mengikuti pawai karnaval HUT RI ke 81. Padahal, tak satupun sekolah diliburkan dan hak MBG bagi Bumil (Ibu Hamil), Ibu Menyusui (Busui) dan Balita Non PAUD (B3) yang selama ini menjadi sasaran program prioritas Presiden Prabowo malah diabaikan.
Belum lagi, ratusan relawan yang dibayar upah harian, kehilangan mata pencaharian akibat dapur MBG dihentikan sepihak oleh SPPI, dengan alasan tidak masuk akal dan keputusan itu terkesan dipaksakan, hingga berdampak buruk terhadap program prioritas nasional ini.
“Besok kami diminta berhenti bekerja karena SPPG tidak beroperasi, jelas kami dirugikan dengan keputusan ini. Sehari tak kerja sehari kami tidak punya sumber penghasilan,” ujar seorang relawan kepada awak media ini, Senin (17/8) sore.
Sumber yang enggan ditulis namanya ini mengaku keberatan atas keputusan tersebut, pasalnya setelah libur hari Minggu dan Senin, SPPI malah menghentikan operasional SPPG selaku mitra BGN. Sehingga, berdampak pada para relawan yang penghasilannya pas-pasan.
Hasil penelusuran media ini, pawai karnaval memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 81, digelar Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai pukul 14.30 WIB. Selain itu tidak ada satupun sekolah di Kecamatan Kota Juang yang libur, atau menghentikan proses belajar mengajar.
Sementara Korwil SPPI Kabupaten Bireuen, Ignatia Samosir yang dikonfirmasi via pesan aplikasi WhatsApp mengaku, tidak semua SPPG berhenti beroperasi karena melayani ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Namun, dia membenarkan bahwa untuk anak sekolah, karena rata-rata mengikuti pawai dan tidak melaksanakan KBM, maka suplai MBG dihentikan.
Saat media ini ingin memastikan keputusan tersebut yang hanya berlaku di Kecamatan Kota Juang, mendapat persetujuan dirinya selaku Koordinator Wilayah. Ignatia tidak lagi merespon komunikasi. Bahkan, kenyataan riil di lapangan, penghentian total seluruh SPPG di kecamatan itu, saat dikonfirmasi juga tak ditanggapi. (Bahrul)
