BIREUEN|METRO ACEH-Pemerintah Kabupaten Bireuen dibawah komando Bupati H Mukhlis ST, memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi di wilayah ini. Demikian disampaikan Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli kepada awak media, Rabu (6/5) malam.
Menurutnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah tetap fokus menjalankan tugas dan bekerja keras, sesuai tupoksi masing-masing guna memastikan semua pelayanan maupun kebutuhan para penyintas banjir, terakomodir hingga kondisi benar-benar pulih kembali.
Muhajir menegaskan, munculnya isu-isu dan narasi miring yang menyudutkan seolah-olah bupati tidak peduli terhadap korban banjir ini, dipastikan sebagai bentuk serangan lawan-lawan politik, karena ingin merusak citra dan integritas bupati secara pribadi,”Pernyataan pihak tertentu hanya berniat menimbulkan kegaduhan. Pemkab Bireuen selama ini terus bekerja, untuk mendukung seluruh proses pemulihan. Baik dari masa tanggap darurat hingga transisi darurat,” jelas Muhajir.
Dalam operasionalnya, semua pihak yang merasa masih ada kendala tidak sesuai harapan, bisa berkomunikasi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan Kadis Sosial, Kadis Pertanian dan kadis-kadis lainnya. Bahkan setiap hari kepala desa dan pihak terkait lainnya datang ke BPBD, baik untuk berdiskusi maupun mengecek informasi terkait pendataan kebencanaan.
Saat ini tabdasnya, Pemkab Bireuen di bawah kendali BNPB hampir merampungkan proses verifikasi tahap II untuk korban bencana hidrometeorologi Sumatra.
Demikian juga perihal tudingan bahwa Bupati Bireuen tidak terbuka dan tidak komunikatif. Tudingan tersebut tidak berdasarkan fakta. Karena Bupati Bireuen salah satu kepala daerah tingkat II di Aceh yang paling mudah ditemui. Bahkan pendopo Bupati dibuka hingga larut malam. Setiap malam banyak tamu yang datang. Baik dari masyarakat desa, pemuda, politisi, hingga pejabat untuk berdiskusi maupun mengadu persoalan yang terjadi.
Bupati Bireuen juga merupakan salah satu kepala daerah yang selalu mengangkat telepon, meskipun nomor tersebut belum terdata di telepon genggamnya. Artinya H Mukhlis ST selaku pimpinan pemerintahan selalu membuka ruang komunikasi dengan siapapun, selama proses komunikasinya berjalan sehat.
“Sebagai pengetahuan kita bersama, seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra, pasca bencana siklon Senyar, harus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah dikomandoi Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Rencana pemulihan dan RR Sumatra—termasuk Bireuen—dilakukan sesuai dengan rencana induk PRRP Sumatra yang akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2028.
Dengan demikian, seluruh hak-hak korban yang memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Pusat.
Dalam proses memberi pelayanan terhadap masyarakat, apalagi dalam melayani di tengah dan pascabencana, tentu saja terdapat kekurangan. Meskipun demikian, kekurangan tersebut setiap waktu akan diperbaiki, demi tercapainya harapan rakyat yang kini sedang bangkit dari kondisi buruk dan keterpurukan akibat musibah besar yang terjadi akhir November 2025 lalu. (Bahrul)
