BIREUEN|METRO ACEH-Demi memastikan dan memperkuat program kesejahteraan rakyat, seluruh elemen wajib mendukung pembangunan pengentasan kemiskinan. Termasuk, tak lagi ada persoalan jual beli rumah bantuan pemerintah di Kabupaten Bireuen.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH M.Si dalam sambutannya pada rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan, bertajuk “Sosialisasi Pemasangan Stiker Keluarga Pra Sejahtera”, di GOR Geuleumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kamis (19/12).
Kegiatan tersebut, diikuti ratusan kepala desa, serta jajaran muspika dan pejabat teras Pemkab Bireuen. Pada kesempatan itu, Muzakkar A Gani mengaku, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan efektif selama ini, perlu didukung oleh semua pihak. Khususnya, aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintahan tingkat gampong.
Dia meminta, aparatur desa harus lebih transparan dan menghindari praktik KKN, dalam mengelola program pengentasan kemiskinan, serta berbagai kegiatan lain menyangkut kepentingan rakyat,”Kita harus memperkuat dan memastikan, semua program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, serta terus mengikuti langkah strategis yang diambil oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen,’ sebut Muzakkar.
Menurutnya, salah satu terobosan pemerintah daerah dalam penandaan keluarga miskin penerima bantuan program, yakni melalui pemasangan stiker penerima manfaat program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), kelompok usaha bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan penerima manfaat rumah tidak layak huni (RTLH).
Melalui program labelisasi ini, setiap rumah tangga telah terdata sebagai penerima bantuan. Disamping itu, juga dapat memastikan bahwa penerima bantuan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran. Sehingga, tidak lagi terjadi penyimpangan atau menghindari perilaku rumah tangga yang mampu, tapi mendapat bantuan.
Kepala Bappeda, Muslim M.Si pada kesempatan itu menuturkan, penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Sehingga, haris dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta segenap komponen masyarakat. Supaya, mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
“Artinya, upaya penanggulangan kemiskinan ini, merupakan urusan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga, perlu diterapkan langkah-langkah koordinasi secara terpadu, dalam melaksanakan kebijakan menanggulangi masalah ini,” ungkap Muslim. (Bahrul)
