JAKARTA|METRO ACEH-Keberhasilan Pemerintah Aceh mendapatkan hak, atas pengelolaan Migas Blok B Aceh Utara mendapat apresiasi tinggi dari DPR RI. Pengalihan kewenangan ini, diharapkan memberi konstribusi besar bagi rakyat, dalam upaya percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di bumi Serambi Mekkah.
Demikian diungkap anggota DPR RI asal Aceh, Drs Anwar Idris. Menurut politisi PPP di Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) itu, dirinya sejak awal selalu konsen dan menyuarakan agar Pemprov Aceh, harus dapat mengelola migas secara mandiri.
“Saya selaku wakil rakyat dari Aceh di parlemen, selalu menekankan supaya pemerintah daerah, harus siap mengelola migas blok B Aceh Utara. Baik di daratan maupun dilepas pantai,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kesempatan besar ini dan kepercayaan luar biasa, untuk mengelola bisnis raksasa itu, wajib dimanfaatkan sebaik mungkin, demi kepentingan rakyat. Karena segala potensi sumber daya minyak dan gas, harus berdampak bagi kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.
Dia menandaskan, Seperti diketahui pengelolaan tambang minyak dan gas Blok B, dikelola oleh Mobil Oil Indonesia atau belakangan menjadi Exxon Mobil, namun setelah kontrak berkahir sejak 3 Oktober 2018 silam, pengelolaannya dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu perusahaan BUMN, hingga akhirnya dikelola oleh BUMD milik Pemprov Aceh sendiri.
“Perjuangan Pemprov Aceh selama dua tahun terakhir ini, tidak sia-sia hingga dapat mengelola sendiri tambang tersebut, atas pencapaian itu kami memberikan apresiasi tinggi. Semoga ini, dapat memberikan dampak positif dan baik terhadap pembangunan Aceh dimasa mendatang,” harapnya.
Anwar Idris menyebutkan, meski saat ini tidak lagi menjadi blok terbesar dan hasilnya pun tak lagi melimpah seperti produksi pertama, hingga mencapai 3.400 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari). Namun masih ada lapangan-lapangan atau ladang-ladang minyak lainnya, yang masih bisa dikembangkan disamping yang existing sekarang, Sehingga kelak dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh.(Bahrul)
