Aparatur Harus Wujudkan Pemerintahan Bersih

- Administrator

Rabu, 9 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana diskusi publik di Cawan Kupi, Selasa (8/12) malam.

Suasana diskusi publik di Cawan Kupi, Selasa (8/12) malam.

BIREUEN|METRO ACEH-Seluruh aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bireuen, harus berperan dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Pernyataan itu, diungkap Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH M.Si, Selasa (8/12) malam.

Dia menuturkan, momentum peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap 9 Desember, sudah sepatutnya memberi motivasi bagi semua aparatur selaku abdi publik, dalam melaksanakan tugas senantiasa menaati aturan, serta selalu mengelola anggaran sebaik-baiknya secara akuntabel dan ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menyambut Hari Anti Korupsi, semoga menjadi momentum berarti bagi semua aparatur pemerintahan, agar konsisten untuk mewujudkan good goverment & clean governance,” ungkapnya kepada awak media ini.

Dirinya juga mengimbau, semua aparatur bisa mengelola keuangan daerah dengan baik, efektif dan efesien berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan. Selain itu, memprioritaskan program-program ekonomi kerakyatan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok desa.

Muzakkar A Gani yang ditemui media ini disela Diskusi Publik bertajuk “Mencari Benang Merah Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparatur Desa” di Cawan Kupi tadi malam, meminta seluruh aparatur pemerintah daerah hingga pemerintah desa, mampu bekerja maksimal secara totalitas demi kepentingan publik, serta berperan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Kegiatan diskusi publik yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), turut memghadirkan sejumlah pemateri. Diantaranya Ketua APDESI, Bahrul Fazal, anggota DPRK Bireuen, Athaillah M Saleh MA, Kabag Risalah dan Hukum Sekretariat Dewan, Dr Mukhtaruddin SH MH, serta perwakilan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Puluhan mahasiswa dan aktifis yang ikut dalam diskusi itu, mengangkat isu SILTAP aparatur desa yang mengalami pengurangan, akibat transfer DAU dari pemerintah pusat untuk kebutuhan ini, mulai dihentikan tahun depan. Sehingga, berdampak menurunnya penghasilan bagi perangkat gampong TA 2021 mendatang.(Bahrul)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BEM Fikom Umuslim Serah Website Generator Surat Desa untuk Uteun Gathom
Bupati Mukhlis Lantik 173 Pejabat
Penyewa Barang Pemerintah Dianjurkan Bayar Sewa ke Kas Daerah
Polres Bireuen Gelar Jalan Santai Bersama Forkopimda dan Masyarakat
Manfaatkan Bantuan Pemkab Asahan Rp 30 Miliar, Bupati Bangun Kembali Jalan Blang Gandai-Alue Limeng-Salah Sirong
Lantai Jembatan Baru Kutablang Arah Banda Aceh Sudah Dicor
Polres Bireuen Ziarah TMP dan Gelar Kegiatan Sosial
Pasar Tani Aceh 2026 di Meulaboh Raup Omzet Rp141,9 Juta

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 11:38 WIB

BEM Fikom Umuslim Serah Website Generator Surat Desa untuk Uteun Gathom

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:22 WIB

Bupati Mukhlis Lantik 173 Pejabat

Jumat, 26 Juni 2026 - 16:11 WIB

Penyewa Barang Pemerintah Dianjurkan Bayar Sewa ke Kas Daerah

Jumat, 26 Juni 2026 - 16:09 WIB

Polres Bireuen Gelar Jalan Santai Bersama Forkopimda dan Masyarakat

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:37 WIB

Manfaatkan Bantuan Pemkab Asahan Rp 30 Miliar, Bupati Bangun Kembali Jalan Blang Gandai-Alue Limeng-Salah Sirong

Berita Terbaru

NANGGROE

Bupati Mukhlis Lantik 173 Pejabat

Jumat, 26 Jun 2026 - 20:22 WIB

NANGGROE

Penyewa Barang Pemerintah Dianjurkan Bayar Sewa ke Kas Daerah

Jumat, 26 Jun 2026 - 16:11 WIB