BIREUEN|METRO ACEH-Bantuan Meugang bagi korban bencana banjir di Aceh yang dikucurkan Presiden Prabowo, segera disalurkan bagi masyarakat agar bermanfaat menyambut tradisi khas di serambi Mekkah ini.
Informasi yang diperoleh Metro Aceh menyebutkan, sebanyak 19 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi, telah menerima anggaran ini melalui kas daerah. Namun, demi menjamin akuntabilitas proses penyaluran, pemerintah daerah menunggu surat edaran terkait petunjuk teknis (Juknis) realisasi program khusus ini.
Kabupaten Bireuen yang mendapat anggaran sebesar Rp 2.25 miliar, kini masih menanti regulasi dari pemerintah pusat, terkait tata cara tindak lanjut penyaluran bantuan itu. Baik teknis penganggaran pendapatan dan belanja, serta penyaluran yang tepat sesuai mekanisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Mohammad Amrullah, SE, M.Si saat dikonfirmasi media ini, Jum’at (13/2) dini hari terkait dana bantuan meugang bagi korban bencana menjelaskan, pihaknya sudah menerima anggaran itu. Kini, masih menunggu surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diprediksi terbit dalam minggu ini.
“Petunjuk teknis nanti dijabarkan melalui SE Mendagri, apakah yang diserahkan itu hewan meugang, atau dalam bentuk uang ditransfer ke rekening gampong untuk dibelikan oleh perangkat desa,” jelas Amrullah.
Selain itu, jika dana ini dilokasikan Rp 50 juta per gampong, seperti pemberitaan yang telah mencuat ke publik, maka pemerintah pusat hanya mengalokasi untuk kebutuhan 45 gampong di Kabupaten Bireuen. Jumlah itu sebutnya, tentu masih kurang dibanding desa terdampak.
Tetapi, Pemkab Bireuen masih menunggu kejelasan terkait hal ini, serta teknis terkait mekanisme penyaluran bantuan, sehingga semua warga terdampak benar-benar dapat menerima daging meugang yang hanya tersisa beberapa hari lagi.
“Sesuai komunikasi kami, pihak Kemendagri meminta kita bersabar dan berharap surat edaran itu, ditandatangani paling lambat besok. Sehingga, semua bisa diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Amrullah.
Karena dikhawatirkan, akan muncul dilema mengingat Jumat 13 Februari adalah hari kerja terakhir diminggu ini, selanjutnya memasuki hari libur akhir pekan Sabtu dan Minggu 14 – 15 Februari, lalu libur Hari Raya Imlek Senin dan Selasa 16 – 17 Februari. Dimana pada hari libur itu bank juga tak beroperasi.
“Semoga bantuan ini bisa tersalurkan tepat waktu, baik dalam bentuk hewan atau uang yang dibelanjakan oleh aparatur gampong. Kami yang tergabung Dalam Forum Kepala BPKD se Provinsi Aceh sudah menyampaikan ke Kemendagri, tentang kondisi itu dan mendapat respon serius,” tutup Amrullah yang dihubungi via seluler pukul 01.00 WIB. (Bahrul)
