SABANG|METRO ACEH – Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Sabang terkait penanganan perkara hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pulau Klah, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (22/5), disaksikan oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Penjabat Wali Kota Sabang, Andri Nourman, mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut kepentingan Pemko Sabang, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“MoU ini memudahkan Pemko Sabang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah berjalan di atas rel hukum yang berlaku,” ujar Andri.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD agar tidak ragu memanfaatkan kerja sama ini, terutama saat menghadapi persoalan hukum atau tuntutan, guna menghindari potensi pelanggaran atau kerugian negara.
Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo, menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan hal baru, melainkan bagian dari hubungan kerja yang selama ini telah berjalan baik antara Pemko dan Kejari.
“Kami membuka ruang bagi semua OPD untuk berkonsultasi atau meminta pendampingan hukum, khususnya dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersentuhan dengan aspek hukum perdata dan TUN,” kata Milono.
Menurutnya, kehadiran kejaksaan sebagai pengacara negara akan memberikan payung hukum yang kuat bagi Pemko dalam menjalankan program pembangunan maupun aktivitas pemerintahan lainnya.
“Jangan ragu untuk meminta pendampingan. Kita semua ingin agar pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan. Kejari siap mengawal agar pelaksanaannya tetap dalam koridor hukum,” tegasnya.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara Pemko Sabang dan Kejari Sabang semakin erat dalam rangka penegakan hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Sabang.[red]
