BIREUEN|METRO ACEH-Kendati Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyahuti harapan penyintas bencana banjir, yang mengungsi dan mendirikan tenda di Kantor Bupati untuk mendapat hunian layak menjelang hari raya Idul Fitri 1447 H, namun warga ini tiba-tiba berubah fikiran serta menolak mentah-mentah inisiatif tersebut.
Hal ini dikemukakan Pj Sekdakab, Hanafiah SP CGCAE saat menggelar temu pers di Gazebo Pendopo Bupati Bireuen, Jum’at (13/3) malam. Menurutnya, semula sejumlah korban banjir yang sejak kemarin mendirikan tenda dan menetap di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, meminta agar dicarikan rumah agar lebih nyaman saat merayakan lebaran Idul Fitri.
“Kamis malam kami bersama bapak Bupati, telah bertemu dengan saudara-saudara kita korban banjir yang mengungsi, mereka ingin mendapatkan rumah layak huni di sekitaran Bireuen. Hari ini, kami cari dan ditemukan rumah sangat layak, lengkap dengan semua fasilitas di atas standar, namun belakangan pengungsi itu menolak, alasannya tetap akan bertahan hingga ada kejelasan Huntap,” jelas Hanafiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengaku heran, mengapa tiba-tiba sikap para penyintas banjir itu berubah drastis dan menolak upaya Pemkab Bireuen. Sehingga, terkesan ada sesuatu yang aneh. Meskipun lokasi pendirian tenda ini berada di kawasan administrasi pemerintahan, namun karena pertimbangan kemanusiaan dan pengungsi tersebut memilih menetap di kawasan ini, maka pihaknya mengikuti keinginan warga memilih tinggal di lokasi itu.
“Meski tak dibenarkan mendirikan tenda dan menetap di komplek kantor pemerintahan, tapi kami ingin menangani masalah ini secara humanis, jadi kita ikuti saja keinginan pengungsi ini,” ujarnya.
Pj Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bireuen, Doli Mardian menambahkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya penanganan pasca banjir dengan sebaik-baiknya. Bahkan, selalu menyupkai kebutuhan bahan makanan pokok yang dibutuhkan.
“Sejak awal bencana hingga saat ini, kami terus melakukan berbagai upaya terbaik agar korban banjir tertangani. Tapi, semua usaha penanganan butuh waktu dan berproses,” tambahnya.
Doli menandaskan, segala proses yang kini dilakukan pemerintahan pusat dan daerah, masih berjalan dan diawasi ketat sesuai mekanisme berlaku. Termasuk, tahapan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang sedang berproses. (Bahrul)
