KUTACANE|METRO ACEH-Sedikitnya sembilan kecamatan di Aceh Tenggara, ikut dilibatkan dalam Land Acquisition and Resettlemen Action (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RK-PTPK) pada pembangunan Daerah Irigasi (D.I) Lawe Alas.
Demikian terungkap dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) LARAP Pembangunan D.I Lawe Alas, dalam kawasan sembilan Kecamatan di Agara yang berlangsung di Oproom Setdakab setempat, Selasa (27/8). Kegitan itu turut dihadiri perwakilan Kantor Balai Besar Dinas Pengairan, diwakili oleh Praitno serta perwakilan dari PT Global, M.Isnaini selaku konsultan Perencana.
Juga terlihat hadir dalam Nota Dinas Sekda Agara Sudirman,S.Pd.M.Pd dan Kepala Dinas Pengairan Ir.H.Suprianto atau lebih dikenal dengan sebutan H.Toto, serta 73 Kepala Desa dan perwakilan masyarakat dari sembilan kecamatan yang terkena rencana pembangunan jaringan irigasi raksasa tersebut.
Pada pertemuan itu, pihak konsultan menjelaskan, studi penyedia tanah untuk lokasi pembangunan bendung, jaringan Irigasi dan bangunan pelengkap D.I Lawe Alas, supaya dilakukan perkiraan yang akurat terkait jumlah penduduk, bangunan dan tanaman yang terkena pembangunan proyek raksasa ini. Disamping jaringan Irigasi dan bangunan pelengkap, sekaligus kajian yang akurat tentang ganti rugi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan mereka juga mengajukan pola penanganan Resettlement (Pemukiman Kembali) penduduk dan masalah sosial lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik saat pelaksanaan pembangunan bendung, jaringan Irigasi dan bangunan pelengkap D.I Lawe Alas.
“PKM ini masih tahap awal dan akan ada lanjutan, setelah disurvey lapangan dan menghasilkan kajian-kajian, sehingga diperoleh perkiraan secara baik, benar dan akurat,” ungkap M Isnaini
Sementara Praitno menuturkan, kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam suatu pembangunan, tentunya tidak boleh ada yang dirugikan sehingga perlu dilakukan kajian serangkaian rembug dengan warga dan sosialisasi dengan warga terdampak proyek (WTP).
Usai acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), Kepala Dinas Pengairan Ir.H.Toto ditemui awak media ini mengatakan pembangunan bendung, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap D.I Lawe Alas, sudah sejak lama direncanakan sesuai dengan permintaan masyarakat luas, karena sejak beberapa tahun terakhir kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian mereka.(Amirin).
