BIREUEN|METRO ACEH – Guna memberikan pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait dengan tata cara pengangkatan, pemberhentian Imum Chik Masjid dan pembentukan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).
Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Bireuen menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2026 tentang hal dimaksud di atas yang dibuka Kadis Syariat Islam, Munawar, SKM.,MKes diwakili Sekretaris, Safrizal, SAg.,MSM, di Aula DSI, Kamis (19/11) pagi.
Ketua panitia pelaksana juga sebagai Kabid Bina Syariat dan Akhlak, Munawar, SAg dalam laporannya antara lain mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai program dan kegiatan Pemkab Bireuen melalui Dinas Syariat Islam.
Sosialisasi diikuti 20 peserta ini juga sebagai upaya memberi pemahaman bagi para pemangku kepentingan mengenai Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Imeum Chik Masjid dan Pembentukan BKM dalam Kabupaten Bireuen.
Tujuan sosialisasi Perbup ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh dan seragam kepada Kasi Kesra Kecamatan selaku pihak ikut terlibat dalam menangani proses pemilihan Imum Chik Masjid dan kelengkapan administrasi pengusulannya di tingkat kecamatan.
Sehingga berkas dan usulan disampaikan kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen nantinya, sudah lengkap dan sesuai prosedur. Untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Dinas Syariat Islam yang ditandatangani Bupati Bireuen, jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat mengetahui secara jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2026, sehingga pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian imum chik masjid dapat berjalan secara tertib, transparan, objektif, sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami juga berharap adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Imum Mukim, dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan ketentuan tersebut,” terang Munawar.
Kadis Syariat Islam, Munawar, SKM.,MKes diwakili Sekretaris Safrizal, SAg.,MSM dalam sambutannya mengatakan, imum chik memiliki peran strategis dalam membimbing dan membina masyarakat, menghidupkan kegiatan keagamaan, memperkuat ukhwah islamiyah, menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai syariat islam.
Selama ini, masih sering kita temui permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Ada proses pemilihan tidak sesuai ketentuan, ada berkas usulan tidak lengkap, ada BKM dibentuk tidak sesuai aturan, dan ada pemberhentian imum chik, dilakukan tanpa prosedur yang jelas.
“Melalui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2026 ini, kita ingin menyamakan pemahaman kita semua, dalam menerapkan aturan dimaksud,” ungkapnya.
Kami berharap, setelah sosialisasi ini, nanti bapak/ibu Kasi Kesra tidak lagi ragu-ragu dalam memproses usulan di kecamatan, semua berkas yang diusulkan ke Dinas Syariat Islam sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2026 ini, tuturnya. (Rahmat Hidayat)






