BIREUEN|METRO ACEH-Berbagai kalangan menyesalkan narasi negatif yang dilontarkan salah satu oknum anggota DPR RI, terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah ini. Pasalnya, statmen politisi tersebut dinilai cenderung provokatif serta menyesatkan publik, bahkan terkesan ingin cari muka lalu mengadu domba rakyat dengan pejabat, lewat pemberitaan media massa.
Keuchik Paya Abo Kecamatan Peusangan, Fajri meminta agar semua pihak, benar-benar tulus dan ikhlas membantu korban yang terdampak bencana banjir, bukan sekedar ingin mencari ruang sensasi untuk mempolitisir beban masalah yang dihadapi masyarakat, lantas menyalahkan pemerintah daerah seolah-olah tidak bekerja maksimal menangani para korban banjir.
Padahal sebut Fajri, sejak awal bencana alam ini terjadi dan memporak-porandakan pemukiman, serta menghancurkan berbagai sarana infrastruktur umum, Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama relawan dan selalu hadir membantu korban banjir di seluruh pelosok desa, bahkan yang sempat terisolir juga menjadi perhatian,”Kita sangat membutuhkan bantuan dari siapapun, tetapi bukan berarti sudah membantu sedikit lalu bisa bicara sesuka hati, seperti politisi senayan asal Bireuen, turun ke lokasi banjir lalu memprovokasi dan memecahbelah masyarakat. Ini yang salah, apa sulitnya kita mendukung pemerintah daerah untuk terus berbenah dan melakukan penanganan pasca bencana,” ungkap Fajri kepada awak media, Selasa (6/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menandaskan, Pemkab Bireuen melalui BPBD dan dinas-dinas terkait, sebenarnya sangat intens turun ke lapangan guna melihat langsung dampak kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan bencana alam ini, serta upaya cepat yang harus dilakukan untuk penanganan, hingga pemulihan yang menjadi prioritas penanganan pasca banjir. Terutama, mendata secara valid ekses kerusakan, maupun korban terdampak dengan masing-masing kategori rusak berat, sedang dan ringan.
“Kami sebagai kepala desa di perkampungan yang ikut terdampak banjir bandang ini, sangat berterimakasih atas kepedulian dan ukuran bantuan dari semua pihak, namun kami ingin kita tetap bersatu menghadapi bencana besar ini, jangan lagi adu domba rakyat dengan isu-isu provokasi yang membingungkan rakyat,” tukasnya dengan nada kesal.
Terkait hunian sementara (Huntara) yang dihembuskan jadi isu berpolemik dan menimbulkan kisruh, Fajri mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanpa bertele-tele langsung membangun hunian tetap (Huntap), karena sesuai keinginan korban memperoleh rumah layak huni yang memadai. Menurutnya, selain lebih efesien Huntap juga dibangun pada lokasi terdekat dari pemukiman warga.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Doli Mardian saat ditemu media ini menyebutkan, pemerintah kini fokus membangun 3.692 hunian tetap. Langkah itu, diputuskan dalam rapat koordinasi bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto di pendopo Bupati Bireuen beberapa waktu lalu.
“Keputusan ini juga pernintaan korban banjir, mereka berharap dibangun hunian permanen biar sekaligus menetap di rumah pengganti milik pribadi,” jelas Doli.
Dia mengaku, pembangunan Huntap bagi korban banjir di Bireuen akan dimulai Rabu (6/1), ditandai peletakan baru pertama oleh Bupati Bireuen dan pihak BNPB di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli.
Menurutnya, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 3.692 unit rumah. Hingga kini, BPBD telah mengantongi 900 surat tanah yang dinyatakan siap bangun. Bagi warga yang terkendala lahan, Doli menyebut solusinya adalah musyawarah di tingkat gampong. Warga diperbolehkan membangun di lokasi lain, bahkan lintas kecamatan, selama administrasi tanahnya jelas. Selama proses konstruksi berjalan, Pemkab Bireuen memastikan warga tidak terlantar. Pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan.
“Hari ini secara simbolis diserahkan oleh Bapak Bupati. Tahap awal diberikan untuk tiga bulan. Jika rumah belum selesai dalam waktu tersebut, bantuan akan diperpanjang lagi. Tujuannya agar warga bisa menyewa tempat tinggal yang layak sementara waktu,” jelasnya lagi.
Tak hanya soal papan, urusan pangan juga menjadi prioritas. BPBD Bireuen tengah menyalurkan bantuan 660 ton beras yang menyasar sekitar 16.000 Kepala Keluarga (KK) di 17 kecamatan terdampak.
“Masing-masing KK mendapatkan jatah 40 kg beras. Kami pastikan tidak ada gampong yang terlewati. Baik bantuan sandang maupun pangan, semuanya kita layani berdasarkan data by name by address,” jelas Doli.
Kehadiran Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Bireuen diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan tanah Huntap tersebut memiliki legalitas hukum yang kuat bagi masyarakat.(Bahrul)
