SABANG, Ketua DPRK Sabang Muhammad Nasir mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu merupakan pernyataan profesional yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meski demikian, jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus kami ungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan,” kata Ketua DPRK Sabang Muhammad Nasir.
Menurutnya, bila sudah menerima Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) pasti ada salahnya, artinya semangat yang sudah diraih ini harus dijadikan semangat perubahan dengan tujuan terus melakukan perbaikan.
Karena kalau namanya pemeriksaan BPK itu pasti ada temuan, perbaikan dan tindak lanjutnya, inilah yang menjadi perbedaannya dengan pemeriksa-pemeriksa lainnya.
“Tapi Alhamdulillah yang patut kita syukuri bersama adalah Pemerintah Kota Sabang kembali menerima WTP yang ke 12 kalinya secara berturut-turut, tentu ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan harus kita terus pertahankan bersama,” ujarnya.
Namun ada yang perlu dipahami bersama, bahwa regulasi aturan yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementrian Keuangan tentu sangat dinamis.
Sehingga sangat dibutuhkan penyatuan pandangan terhadap regulasi tersebut, karena regulasi itu setiap tahunnya bisa saja berubah-ubah, sehingga masing-masing daerah berbeda cara memahaminya, dan ini pasti terjadi, eksekutif beda cara memehaminya dan legeslatif juga beda cara memahaminya.
Oleh karenanya sangat dibutuhkan supervisi atau bimbingan dari BPK terkait eplementasi-eplementasi regulasi yang berlaku. Karena apapun ceritanya BPK selaku pelaksana dan BPK selaku pengawas sangat berkaitan terhadap regulasi aturan yang setiap tahunnya bisa berubah-ubah.
Terutama sekali terkait dengan regulasi penyusunan APBK, makanya diperlukan sekali BPK mensupervisi dan melakukan bimbingan agar tidak menyalahi aturan serta terjadinya temuan.
Namun yang terpenting secara internal untuk pencapaian sebuah prestasi dalam meraih WTP ini tidak terlepas dari terbangunnya sebuah kerjasama antara legeslatif dan eksekutif yang terbina dengan baik selama ini di Kota Sabang.
Dalam batas tertentu terkait meterialitasnya, hal ini mungkin akan mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Dengan demikian opini yang diberikan atas pemeriksa termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “Kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya kesalahan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya persoalan dikemudian hari.
Bagi BPK dalam hal ini akan terus mengingati pemerintah daerah untyk terus melakukan perbaikan jika ada ditemukan kesalahan, mengingat semua itu pasti banyak kekurangan ataupun kesalahan yang kerap kita lakukan.
Untuk itu kolaborasi antara legislatif dan eksekutif serta dukungan semua pihak harus terus terjalalin dengan baik hntuk menjadikan Kota Sabng lebih maju,” tutupnya.( ADV)
